Rizal Ramli Yakin Freeport Tunduk pada Kemauan Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yakin PT Freeport Indonesia akan menyerah dan tunduk pada ketentuan hukum bisnis yang berlaku di Indonesia. Kuncinya, kata Rizal, pejabat negara kompak dan tidak mudah dilobi atau disuap.
 
"Saya optimistis, asal kita kompak dan tidak mudah dilobi dan diiming-imingi, Freeport pasti menyerah dari pada tidak dapat apa-apa," ujarnya kepada CNN Indonesia, Rabu (25/11).

Menurut Rizal, Freeport akan mengalami kerugian besar jika menghindar dari kewajiban dan terus berupaya merayu pejabat negara untuk mempercepat perpanjangan kontrak karya.

Dampak dari kisruh divestasi dan perpanjangan kontrak perusahaan emas terbesar di dunia itu, lanjut Rizal, sudah terlihat dari harga saham perusahaan induknya, Freeport McMoran Inc (FCX) yang terus merosot di bursa saham New York, Amerika Serikat (AS).

"Kalau nilai sahamnya terus merosot, pemegang saham yang lain bisa-bisa mengambil alih kepemimpinan di Freeport. Jadi kalau dia masih mencla-mencle ya akan rugi sendiri," tuturnya.  

Pilihan Redaksi Setya Novanto: Freeport Adukan RI ke Arbitrase Juli 2016 Kisruh Divestasi Warnai Kejatuhan Saham Freeport di Bursa AS Fadli Zon Tuding Sudirman Said Langgar UU

Juru Bicara Freeport

Disinggung mengenai kekompakan pemerintah, Rizal Ramli secara tak langsung mengakui Kabinet Kerja belum satu suara soal perpanjangan kontrak Freeport. Menurutnya, dalam Kabinet Kerja ada menteri yang bertindak tidak seperti pejabat negara, melainkan lebih menyerupai pegawai atau juru bicara Freeport.

"Pejabat itu tugasnya memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan asing, bukan jadi juru bicara perusahan asing. Saya tidak mau sebut orang, tidak penting. Tapi kelakuannya kaya tidak punya harga diri. Mau jadi juru bicara, pembela  perusahaan asing," ujarnya ketus.

Dia menjabarkan kronologis perkara Freeport yang baru-baru ini merebak dan menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, pada awal Okotober 2015 perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia nyaris ditandatangani. Bahkan seorang pejabat negara disebutnya telah melayangkan surat ke manajemen Freeport, yang memberikan jaminan kelanjutan kontrak dan kepastian revisi aturan tambang mineral dan batubara (Minerba).

"Loh kok bisa pemerintah menjanjikan perubahan PP (peraturan Pemerintah) kepada perusahaan swasta. Pejabat ini pegawai Freeport atau menteri Republik Indonesia? Dia tidak boleh bikin janji tertulis akan mengubah Undang-Undang (Minerba) demi untuk kepentingan bisnis pengusaha," katanya.

Rizal Ramli mengklaim berhasil menggagalkan kongkalikong tersebut setelah mendamprat oknum pejabat tersebut. Akibatnya memang menimbulkan kegaduhan, tetapi Rizal senang karena justru membuka praktik kotor tersebut.

"Akibatnya, prosesnya semakin dinamis, makin terbuka sekarang. Kalau tidak kami kepret waktu itu sudah ditanda-tangani perpanjangan kontrak Freeport. Sudah bagi-bagi nih mereka sekarang," tuturnya. (ags/gen)