Kesampingkan Komoditas, Pemerintah Berharap pada Modal Asing

Nusa Dua, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan menghelat konferensi internasional bertemakan "Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik" di Nusa Dua, Bali, mulai 10-11 Desember 2015. Melalui ajang tersebut, pemerintah mengungkapkan peran kebijakan fiskal dalam menyelamatkan negara dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan konferensi yang mengundang para pakar dan delegasi pemerintah dari beberapa negara tetangga itu akan membahas bersama tantangan dan peran kebijakan fiskal dalam pembangunan negara-negara berkembang sejak krisis keuangan global.

Dari konferensi tersebut akan dicari solusi terbaik mengamankan pendapatan negara dan mengoptimalkan pendapatan sumber daya menggunakan insentif fiskal.

“Kemudian pemerintah Indonesia akan mengungkapkan pandangannya atas perlunya meningkatkan kualitas belanja pemerintah di bidang infrastruktur, perlindungan sosial, serta insentif bagi pemerintah daerah. Serta tantangan pembiayaan anggaran belakangan ini,” ujar Mardiasmo, di Nusa Dua, Kamis (10/12).

Ia menuturkan, Indonesia kembali masuk kategori negara berpendapatan menengah sejak 2003 seiring dengan membaiknya perekonomian nasional dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 5,6 persen hingga 2014.

Pilihan Redaksi Upaya Benahi Ekonomi Tidak Berhenti Sampai 7 Paket Kebijakan Tren Penurunan Harga Minyak Diramalkan Berlangsung Lama Investor Masuk Area Jenuh Jual, IHSG Diprediksi Menguat

“Namun, kejatuhan harga komoditas membuat neraca transaksi berjalan Indonesia berbalik defisit dan meningkatkan ketergantungan pada arus modal yang mudah keluar-masuk. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat mendekati 5 persen pada saat ini,” ungkapnya.

Akibatnya kebutuhan pembangunan negara dari investasi asing dan dalam negeri memang masih tergolong tinggi, dengan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap PDB. Namun Mardiasmo menilai hal itu belum cukup signifikan memperkuat basis-basis ekonomi Indonesia.

“Dalam kerangka kebijakan fiskal pemerintahan Joko Widodo, salah satu gebrakan untuk mengatasi hambatan pertumbuhan adalah dengan mengurangi subsidi bahan bakar dan energi dan dialihkan untuk menyokong pendanaan infrastruktur dan perlindungan sosial,” tegasnya.

Namun, penurunan harga minyak internasional dan perlambatan ekonomi mengurangi ruang fiskal yang tercipta dari kebijakan itu sehingga pemerintah harus memutar otak guna meningkatkan pendapatan dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak dan merencanakan pemberian amnesti pajak. (gen)