“Kami akan terus mendorong kemudahan perizinan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Apalagi kebutuhan rumah semakin meningkat pada 2016,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin pada laman Kementerian PUPR, dikutip Sabtu (12/12).
Syarif menuturkan pada prinsipnya tidak ada perbedaan mendasar antara izin untuk membangun perumahan murah sampai yang mewah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan rencana memangkas waktu penerbitan izin menjadi hanya 14 hari saja, ia meyakini bottle neck klasik dalam pembangunan perumahan bisa selesai pada akhir tahun ini.
Disiapkannya aturan tersebut untuk dapat diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat, tidak lain untuk mendorong program pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih mudah tercapai.
Ada beberapa alasan yang membuat Eddy optimistis. Pertama, pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun ini sebesar 4,74 persen sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya. Selain itu, kepercayaan masyarakat kepada pasar sudah menunjukkan adanya peningkatan.
Malah, lanjut Eddy, penjualan properti untuk kelas menengah dan menengah ke bawah menunjukkan peningkatan. Sementara penjualan perumahan kelas menengah ke atas (high-end) cenderung stabil.
“Kalau yang high-end itu tidak naik (penjualannya) tapi juga tidak turun, sebelumnya malahan turun terus,” kata Eddy.
Alasan berikutnya, implementasi paket kebijakan ekonomi pemerintah akan mulai banyak terealisasi di tahun depan menyusul terbitnya aturan pendukung terkait. Menurut Eddy, hal itu bisa semakin meningkatkan kepercayaan pada pasar.
“Kalau itu sudah selesai saya yakin kepercayaan masyarakat akan mulai naik lagi. Kapan? Kalau menurut kami sebagai pengusaha pertengahan tahun depan,” ujarnya. (gen)