Kelompok Nelayan Sebut Menteri Susi Masih Banyak PR di 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti disebut masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) tahun depan. Jika pemerintah ingin target kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional meningkat di atas 2,5 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) naik lebih dari Rp400 miliar, maka PR tersebut harus diselesaikan.

Wakil Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrullah mengungkapkan tanpa melakukan sejumlah perbaikan, maka kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap ekonomi Indonesia tidak akan berubah.

Niko mencatat, pemerintah harus memenuhi kebutuhan alat tangkap ramah lingkungan seperti yang dihendaki Menteri Susi dengan melarang penggunaan pukat harimau, cantrang, dan sebagainya.

“Pemerintah juga harus bisa menjaga harga jual komoditas ikan dan produk perikanan, memberikan kemudahan akses terhadap modal usaha, serta menyelenggarakan sistem perizinan yang mudah, murah dan akuntabel sejak awal 2016,” kata Niko dalam keterangan resmi, dikutip Senin (28/12).

Secara keseluruhan, Niko mencatat ada enam PR besar Menteri Susi yang harus dikerjakan tahun depan. Pertama, partisipasi masyarakat nelayan dalam inisiasi program dan kebijakan perikanan dan kelautan masih dikesampingkan.

Kedua, perubahan iklim dan cuaca ekstrem semakin panjang periodenya. Ketiga, akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan kepada nelayan, seperti dijanjikan pemerintah, belum benar-benar terealisasi di lapangan.

Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di laut terbilang rendah. Kelima, harga input produksi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pakan ikan di kampung-kampung nelayan masih belum terkendali.

“Keenam, munculnya perlawanan balik dari sederet perusahaan perikanan yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah di 2015“ ujar Niko.

Sulit Genjot Produksi

Meskipun kebijakan pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing) yang dilakukan secara terus-menerus oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diperkirakan mampu menyelamatkan setidaknya 1 juta ton ikan dari pencurian, namun Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Nelayan DPP KNTI Martin Hadiwinata mengatakan masih sulit untuk menggenjot produksi perikanan tangkap di 2016.

Selain karena volume ikan yang ditangkap selama ini sudah terlalu berlebihan akibat illegal fishing, masih ada persoalan kelembagaan perikanan tangkap yang belum tuntas. Ia mencontohkan, alokasi perizinan dan skema perizinan penangkapan ikan baru yang belum tersosialisasikan. Pengukuran ulang kapal ikan yang juga belum tuntas, sampai penyediaan bantuan 3 ribu kapal bagi nelayan membutuhkan waktu untuk pembangunannya.

“Sebagai alternatif, peningkatan produksi perikanan dapat di pasok dari sub sektor perikanan budidaya. Idealnya, peningkatan produksi perikanan budidaya di 2016 dapat meningkat tiga sampai empat kali lebih besar dari produksi perikanan tangkap di 2014,“ kata Martin.

Pilihan Redaksi Survei Polcomm: Susi Masih Menteri Paling Populer 2016, Pemerintah Optimis Produksi Ikan Tangkap RI 8 Juta Ton Menteri Susi Ajak Pemodal Inggris Investasi di Indonesia

Sebagai prasyaratnya, lanjut Martin, pemerintah harus memastikan harga pakan terkendali, tersedia benih yang berkualitas, serta di dukung dengan lingkungan perairan yang sehat. Komoditas udang dan tuna masih akan mendapati proporsi terbesar dalam ekspor perikanan di 2016.

“Oleh sebab itu, di 2016 pemerintah khususnya KKP harus berfokus pada agenda kesejahteraan untuk memanfaatkan momentum perairan Indonesia yang bebas dari pencurian ikan,” ujarnya.

Martin menguraikan bahwa strategi kesejahteraan ini harus di awali dengan meningkatkan partisipasi organisasi-organisasi nelayan di seluruh Indonesia dalam menentukan inisiatif program dan arah kebijakan kelautan dan perikanan ke depannya. Lalu, melibatkan organisasi-organisasi nelayan dalam implementasi dan pengawasan program.

“Terakhir, memberikan dukungan kepada organisasi-organisasi nelayan untuk meningkatkan kapasitasnya masing-masing dalam hal aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan begitu, kesejahteraan nelayan akan terus mengawal keberlanjutan pemerantasan pencurian ikan”, kata Martin. (gen)