Kantor Satgas Pencurian Ikan jadi Pusat Perburuan Kapal Asing

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meresmikan kantor Satuan Tugas Pemberantasan Pencurian Ikan Ilegal (Satgas 115) di Gedung Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (15/12). Kantor yang beroperasi 24 jam setiap hari itu bakal menjadi pusat komando perburuan kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.

“Ada Pusat Komando Angkatan Lautnya, operasinya 24 jam dan mudah-mudahan sudah tidak ada lagi kapal Haifa dan lain-lain, semua selesaikan ditempat,” kata Susi.

Berbekal kantor tersebut, ia mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan bisa mencapai 12 persen di 2016 dibandingkan perkiraan pertumbuhan tahun ini di angka 8,9 persen.

Dalam kesempatan tersebut, pemilik PT ASI Pudjiastuti Aviation atau Susi Air itu juga menyinggu modus baru dalam pencurian ikan yang dilakukan oleh perusahaan asing. Caranya adalah dengan menjual murah kapal ikan eks asing ke perusahaan Indonesia, sehingga dengan kesepakatan bisnis tertentu bisa beroperasi kembali secara legal namun tetap menjual hasil tangkapannya ke luar negeri.

Pilihan Redaksi Tekan Biaya Pakan, KKP Dorong Pemakaian Pakan Ikan Mandiri Menteri Susi Sebut Aparat Negara Bantu Kapal Asing Curi Ikan Susinisasi, Pujian Jokowi untuk Perubahan di Kementerian Susi

“Kan itu tidak bisa, bahkan pejabat-pejabat tinggi juga bilang mau beli kapal murah-murah banyak, modus operandi baru illegal fishing dengan hibah penjualan harga murah, supaya kapal eks asing itu bisa menangkap ikan lagi,” tutur Susi.

Susi beranggapan potensi laut Indonesia yang besar harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh nelayan dan perusahaan perikanan di dalam negeri. Sebab ikan diibaratkannya sebagai uang tunai.

Oleh karena itu, ia mengaku akan terus mengawasi industri perikanan tangkap di Indonesia pasca dihentikannya moratorium kapal penangkap ikan.

“Kemarin setelah selesai moratorium saya sudah panggil satu-satu pemilik kapal. Saya katakan bahwa Indonesia tidak bisa mengizinkan kapal asing atau kapal eks asing untuk melaut kembali tanpa izin dari presiden. Kalau mau kembali ke negaranya silakan, tapi kalau mau menangkap di Indonesia harus diregistrasi tim satgas,” jelasnya. (gen)