Dalam beleid tersebut Kemenkeu juga mengubah aturan batas defisit pemerintah daerah menjadi hanya 0,1 persen. Dalam aturan sebelumnya, defisit anggaran daerah diproyeksi mencapai 0,3 persen.
Batas tersebut sejalan dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Keuangan Negara, dimana defisit fiskal pemerintah pusat maupun daerah tidak mendekati ambang toleransi yang diperbolehkan dalam Undang-undang (UU) sebesar 3 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami melihat defisit daerah itu tidak akan sampai 0,3 persen. Karena outlook kami dana Pemerintah Daerah (Pemda) malah surplus," ujar Bambang di Jakarta, kemarin.
Defisit anggaran pemerintah memang terancam melebar, jika target penerimaan negara tidak mencapai target. Kemungkinan penerimaan pajak akan shortfall, paling tidak sebesar Rp 150 triliun.
Saat ini pemerintah sedang berupaya dengan berbagai cara supaya shortfall tidak terlalu besar. Sehingga pelebaran defisit tidak jauh melebar. (gen)