Jokowi Perintahkan Proyek Kereta Api Papua Digarap Tahun Ini

Resty Armenia | CNN Indonesia
Senin, 04 Jan 2016 17:08 WIB
Presiden Joko Widodo menitahkan Menteri BUMN Rini Soemarno agar proyek kereta api di Papua bisa mulai dikerjakan paling lambat November 2016.
Presiden Joko Widodo menitahkan Menteri BUMN Rini Soemarno agar proyek kereta api di Papua bisa mulai dikerjakan paling lambat November 2016. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk membangun proyek kereta api di Papua mulai tahun ini.

Dalam rapat terbatas soal kereta api cepat, Jokowi meminta pada 2016 pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang perkeretaapian bisa dipercepat. Baik yang berada di luar Jawa maupun di Jawa. Ia menuturkan, pembangunan kereta api telah dimulai di beberapa daerah, seperti di Sulawesi dan beberapa titik di Sumatera.

"Saya berharap tahun ini juga yang di Papua bisa dimulai. Kalau tidak bisa semester I, ya semester II. Tapi tahun ini. Kalau tidak bisa Juni, ya tidak apa-apa. Tapi Oktober atau November. Tahun ini pembangunannya bisa direalisasikan," ujar Jokowi di kantornya, Senin (4/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta itu mengaku ingin mendengarkan laporan kesiapan dimulainya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, terutama tentang sejauh mana kendala dan hambatan yang ada, baik dalam proses perizinan.

"Izin trase, izin pembangunan stasiun, dan izin-izin lainnya. Saya juga ingin mendengar rekomendasi dari Gubernur, Bupati, dan Walikota yang wilayahnya dilalui trase kereta cepat ini. Apa ada kendala penyesuaian RT/RW, sebagai akibat dilalui kereta api cepat yang akan kita kerjakan dalam waktu sesegera mungkin," katanya.

Jokowi pun menegaskan kembali kepada perusahaan-perusahaan pelat merah yang ikut di dalamnya bahwa pembangunan kereta cepat ini dilakukan B to B antara Indonesia dan China. Ia menjelaskan, pembiayaan pembangunan kereta api cepat ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah.

"Walau demikian saya minta agar BUMN yang ikut dalam konsorsium ini, prudent dan hati-hati dalam mengkalkulasi terutama di equity-nya. Jangan sampai karena ikut konsorsium, kemudian justru tugas dalam membangun infrastruktur malah jadi ngos-ngosan, karena kalkulasinya yang tidak cermat," ujarnya. (gen)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER