Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia mulai bulan ini turut mengundang perwakilan pemerintah dalam setiap Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun diundang sebagai wakil pemerintah dalam forum bulanan tersebut.
Darmin mengatakan sebagai perwakilan pemerintah, ia diminta untuk memberikan sejumlah masukan terkait kondisi perekonomian Indonesia khususnya di sektor moneter.
Dalam rapat tersebut, ia mengatakan saat ini situasi moneter sudah relatif longgar ketimbang tahun lalu. Di mana kondisi likuiditas di pasar keuangan juga relatif tidak mengalami tekanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu menurut Darmin memberikan peluang bagi sejumlah proyek infrastruktur untuk mendapatkan pendanaan di awal tahun. Ia berharap pendanaan tersebut bisa diganjar dengan suku bunga yang rendah.
Selain berdiskusi mengenai likuiditas, Darmin juga menyebutkan dalam RDG turut membahas masalah inflasi.
“Kami diskusikan sejumlah investasi di bidang infrastruktur, tak ungkin semua dilaksanakan. Tapi kan kontraknya sudah banyak yang ditandatangani, anggaran yang lebih awal akan membutuhkan likuiditas lebih besar sehingga tentu BI akan buat kalkulasinya seperti apa,” ungkap Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (13/1).
Namun Darmin mengatakan keputusan suku bunga acuan BI merupakan hak ekslusif para Dewan Gubernur. Pemerintah, menurutnya tidak memiliki hak untuk memberikan suara dalam forum tersebut.
“Ya sudah pasti lebih bagus lah koordinasinya, berarti kami bisa menyampaikan apa yang menjadi perhatian dan
concern pemerintah. Tentu saja keputusannya ada di BI karena pemerintah tidak ikut ambil keputusan,” katanya.
Untuk diketahui, kondisi likuiditas selama ini terus menjadi pertimbangan BI dalam menentukan naik turunnya BI
rate. Tercatat selama hampir satu tahun BI baru satu kali menurunkan suku bunganya dari level 7,75 persen menjadi 7,5 persen pada 15 Februari 2015.
(gen)