Pertagas Minta Kerja Sama Integrasi Jaringan Pipa dengan PGN

CNN Indonesia
Rabu, 13 Jan 2016 19:39 WIB
Melalui integrasi, jaringan pipa milik PGN bisa dimanfaatkan Pertagas demikian pula sebaliknya. Kerjasama diyakini menjadikan harga gas lebih murah.
Dengan integrasi pipa gas, jaringan pipa milik PGN bisa dimanfaatkan Pertagas demikian pula sebaliknya. Kerjasama diyakini menjadikan harga gas lebih murah. (Dok. Pertagas)
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyatakan hingga akhir tahun lalu sudah membangun dan mengoperasikan sepanjang 6.470 kilometer (km) pipa gas bumi. Sebagian besar pipa yang dibangun badan usaha milik negara (BUMN) tersebut berstatus dapat dimanfaatkan bersama alias open access.

"Dari 6.470 km pipa gas yang dibangun dan dioperasikan PGN, sekitar 2.400 km merupakan pipa open access yang bisa dimanfaatkan bersama," kata Head of Corporate Communication PGN Irwan Andri Atmanto di Jakarta, Rabu (13/1).

Ia mengatakan, sisanya sepanjang lebih dari 4 ribu km merupakan pipa distribusi yang memasok gas bumi langsung ke konsumen, seperti ke rumah tangga, industri, komersial (pusat belanja, hotel, rumah sakit), Usaha Kecil Menengah (UKM), hingga pembangkit listrik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan jumlah pipa sepanjang 2.400 km yang dimiliki berstatus open access, PGN menurut Irwan merupakan perusahaan yang paling banyak membuka akses atas pipanya dibanding perusahaan gas yang ada di Indonesia.

"Belum ada perusahaan di Indonesia yang memiliki pipa gas open access sepanjang yang dimiliki PGN. Apalagi 6.470 km lebih pipa yang dibangun dan dioperasikan PGN saat ini, merupakan 76 persen dari seluruh pipa gas bumi di Indonesia," ungkap Irwan.

Menanggapi hal tersebut, manajemen PT Pertamina Gas (Pertagas) anak usaha PT Pertamina di sektor hilir gas berharap PGN dapat mengintegrasikan pipa distribusi demi terlaksananya efisiensi pembangunan infrastruktur gas dan penyediaan harga gas yang ekonomis bagi masyarakat Indonesia.

Hendra Jaya, Direktur Utama Pertagas mengatakan solusi tercepat dan termudah saat ini untuk menyelesaikan permasalahan ketidakefisienan dan tumpang tindih pembangunan pipa adalah membentuk joint committee antar kedua perusahaan.

“Kami telah menyodorkan usulan joint committee ini sejak Desember 2015. Saat ini, kami masih menunggu kick off-nya dari Kementerian BUMN,” ujar Hendra.

Menurutnya, dengan adanya joint committee pipa transmisi yang dimiliki oleh Pertamina dapat dimanfaatkan oleh PGN untuk menyalurkan gasnya ke pipa distribusi atau pun konsumen akhir. Begitu juga dengan PGN. Pipa transmisinya dapat dimanfaatkan oleh Pertamina untuk menyalurkan gasnya ke pipa distribusi atau konsumen akhir.

“Ini juga berlaku untuk pipa distribusi,” ujar Hendra.

Ia mencontohkan, Pertagas menginginkan open acess terhadap pipa South Sumatera West Java milik PGN. Hal ini dilakukan untuk mendukung integrasi dengan pipa open access existing milik Pertamina.

Contoh lainnya, Pertagas telah memiliki pipa open access dari Pagerungan, Madura, Jawa Timur hingga ke Porong, Sidoarjo dan Gresik, Jawa Timur. Pertamina Gas juga sedang melakukan pembangunan pipa open access dari Porong ke Grati, Pasuruan, Jawa Timur.

“Kami berharap, open access pada pipa distribusi PGN dapat diintegrasikan dengan pipa open access milik Pertamina,” katanya.

Hingga akhir 2015, Pertagas memiliki jaringan pipa transmisi open access sekitar 2.200 km. Jaringan pipa ini membentang dari Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Bagian Utara, dan Sumatera Selatan. Juga di Jawa dan Kalimantan.

Bahkan, menurut Hendra, jumlah jaringan pipa open access itu akan bertambah sekitar 500 km tahun ini meliputi ruas pipa Belawan-Kawasan Industri Medan/Kawasan Ekonomi Khusus; Muara Karang-Muara Tawar; Porong-Grati; dan Gresik-Semarang.

Tahun ini Pertagas mengalokasikan investasi US$305 juta yang sebagian besar untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunan keempat ruas pipa tersebut. ”Besarnya investasi Pertagas menunjukkan bahwa perseroan terus tumbuh dan akan terus tumbuh,” katanya.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER