Intai Wajib Pajak, Fiskus Dibekali Ilmu Intelijen

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membekali petugas Direktorat Jenderal Pajak (fiskus DJP) ilmu intelijen guna membongkar praktik kejahatan perpajakan yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah sepakat untuk melatih dan membekali fiskus sejumlah ilmu intelijen yang selama ini diterapkan oleh Kepolisian.

"Di era modern makin canggih, kejahatan juga semakin canggih. Kalau pegawai pajak masih berdasarkan ilmu masa lalu, kita bisa kehilangan penerimaan negara," jelas Bambang, Selasa (19/1).

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berpendapat, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya terobosan untuk meningkatkan kepatuhan tersebut demi mengamankan penerimaan negara.

Pilihan Redaksi Pemerintah Seleksi Empat Kandidat Objek Cukai Baru di 2016 Pemerintah Kaji Keringanan PPnBM untuk Mobil Sedan Pemerintah Mulai Kaji Perubahan Beberapa Asumsi APBN 2016

Bambang menyebut selama ini fiskus selalu diintimidasi oleh wajib pajak (WP) potensial yang mengaku memiliki perlindungan keamanan dari oknum polisi pada saat menagih pajak. Intimidasi tersebut dirasakan meningkat seiring dengan tingginya upaya DJP melakukan intensifikasi pemungutan pajak.

"Di masa lalu fiskus berhadapan dengan preman dari WP, mengancam petugas pajak. Pada saat itu, petugas pajak tidak punya backing," ujar Bambang.

Maraknya intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh WP itu juga diakui oleh Kapolri. Badrodin menyebut sejak 2012, Kemenkeu dan Kepolisian telah menjalin kerjasama perlindungan dan pengawalan fiskus dalam nota kesepahaman bersama (MoU).

Namun tingkat dan modus kejahatan pajak semakin canggih seiring berjalannya waktu. Hal itu karena menurutnya banyak WP di Indonesia yang belum patuh dan menyadari manfaat pajak bagi sebuah negara.

"Selama ini berjalan cukup baik dalam penagihan pajak. Namun banyak pengusaha pengusaha kita yang bandel, menunggak pajak, kalau dengan pendekatan biasa saja tidak bisa. Oleh karena itu MoU diperpanjang dengan kesepakatan mengajarkan ilmu intelijen,” ujar Badrodin. (gen)