BUMN Andalkan Dividen Freeport untuk Cicil Utang Beli Saham

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana mendorong konsorsium perusahaan pelat merah (special purpose vehicle/SPV BUMN) untuk mencaplok 10,64 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia.

Dalam skema awal, SPV BUMN pertambangan yang dipimpin PT Aneka Tambang Tbk (Antam) bakal menyediakan dana US$510 juta. Sementara, pemerintah mencari investment bank untuk menyediakan pinjaman US$1,19 miliar yang akan dicicil pelunasannya dengan dividen Freeport setiap tahun.

Menariknya ditengah situasi mendesak harus memperoleh pinjaman tahun ini apabila divestasi 10,64 persen saham Freeport bisa berjalan sesuai jadwal, Direktur Utama Antam Teddy Badrujaman selaku salah satu pimpinan konsorsium BUMN mengaku tidak dapat memastikan cicilan utang tersebut akan dibayarkan secara rutin.

“Bila Freeport tidak membayar dividen, maka tidak ada pembayaran cicilan pinjaman,” kata Teddy di Jakarta, Rabu (20/1).

Kondisi tersebut tentu membuat minat perbankan nasional maupun asing dalam mencairkan utang untuk pembelian saham Freeport menjadi berkurang. Pasalnya tanpa kepastian pembayaran cicilan utang, maka perbankan menghadapi risiko kredit macet dengan jumlah fantastis.

Namun, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Muhammad Hidayat mengatakan hitungan tersebut masih merupakan tahap awal. Ia menyatakan pemerintah melalui tim khusus yang akan dibentuk pekan ini maupun penilai independen, masih akan melakukan kajian kewajaran saham Freeport.

Pilihan Redaksi Maroef Sjamsoeddin Lepas Jabatan Presiden Direktur Freeport Menteri Rini: Harga Saham Freeport Terlalu Mahal Tim Khusus Valuasi Saham Freeport Terbentuk Pekan Ini

“Kami masih dalam tahap awal. Kami akan memakai penilai independen tentang kewajaran nilai saham Freeport. Apakah nilai US$1,7 miliar itu sampai kontrak operasi Freeport habis, atau seperti apa?” ujarnya.

Teddy mengatakan perseroan siap jika mendapat restu pemerintah untuk memimpin konsorsium BUMN tambang dalam mencaplok saham divestasi Freeport Indonesia.

Bahkan, secara teknis, Teddy mengaku perseroan juga mumpuni menggarap area tambang Grasberg jika nantinya pemerintah memutuskan tidak memperpanjang kontrak Freeport ketika habis 2021 mendatang.

“Kami pernah punya tambang dalam di Cikotok. Kalau saya bisa ilustrasikan sebetulnya beda skala saja. Ada juga orang ahli Indonesia yang bekerja di Freeport. Antam sebenarnya punya IUP di pegunungan Bintang. Mirip dengan Freeport,” jelasnya. (gen)