Dua Syarat Pemerintah Mau Perpanjang Izin Ekspor Freeport
Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Rabu, 20 Jan 2016 20:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah meminta dua syarat untuk dipenuhi manajemen PT Freeport Indonesia jika ingin mendapatkan perpanjangan izin ekspor konsentrat yang sedianya berakhir 25 Januari 2016 mendatang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, syarat pertama, Freeport tetap membayar bea keluar ekspor sebesar 5 persen. Mengingat saat ini kemajuan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bahan tambang (smelter) Freeport di Gresik, Jawa Timur baru mencapai 14 persen.
Keputusan ini mengacu pada ketentuan bea keluar mineral yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Dalam PMK 153 itu memuat ketentuan apabila kemajuan pembangunan atau serapan dana investasi smelter antara 0-7,5 persen, maka bea keluar yang dibayarkan sebesar 7,5 persen. Apabila realisasi progres smelter antara 7,5-30 persen, maka membayar bea keluar 5 persen. Sedangkan progres pembangunan lebih dari 30 persen, maka bea keluar yang dibayar 0 persen.
"Ingin saya tekankan pemerintah bekerja dengan aturan. Saya minta Freeport hormati aturan," ujar Sudirman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (20/1).
Syarat kedua yakni, Freeport diharuskan menyetor dana kesanggupan investasi pembangunan smelter kepada pemerintah melalui Kementerian ESDM. Dana ini nantinya akan ditampung dalam sebuah rekening yang bisa dicairkan sewaktu-waktu ketika Freeport membutuhkan dana.
"Meskipun secara fisik sedang bermasalah, minimal dari segi keuangan harus menunjukkan komitmen. Dan ini sudah kami berikan warning dari beberapa waktu lalu. Tinggal Kami minta Freeport hormati kebijakan ini," jelasnya.
Namun Sudirman mengaku belum mau membeberkan berapa nilai dana yang harus disetorkan Freeport yang akan dikemas dalam rekening commitment fund.
"Hari ini kami sudah sampaikan kepada Freeport. Dan kami harap satu dua hari sebelum 25 januari Freeport sudah merespons,” kata mantan Direktur Utama PT Pindad (Persero) itu.
Sebagai informasi, Freeport sendiri pernah mendepositokan US$115 juta atau 5 persen dana jaminan kesungguhan pembangunan smelter.
"Kalau dua syarat ini dipenuhi maka tidak ada masalah," katanya. (gen)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, syarat pertama, Freeport tetap membayar bea keluar ekspor sebesar 5 persen. Mengingat saat ini kemajuan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bahan tambang (smelter) Freeport di Gresik, Jawa Timur baru mencapai 14 persen.
Keputusan ini mengacu pada ketentuan bea keluar mineral yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ingin saya tekankan pemerintah bekerja dengan aturan. Saya minta Freeport hormati aturan," ujar Sudirman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (20/1).
"Meskipun secara fisik sedang bermasalah, minimal dari segi keuangan harus menunjukkan komitmen. Dan ini sudah kami berikan warning dari beberapa waktu lalu. Tinggal Kami minta Freeport hormati kebijakan ini," jelasnya.
Namun Sudirman mengaku belum mau membeberkan berapa nilai dana yang harus disetorkan Freeport yang akan dikemas dalam rekening commitment fund.
"Hari ini kami sudah sampaikan kepada Freeport. Dan kami harap satu dua hari sebelum 25 januari Freeport sudah merespons,” kata mantan Direktur Utama PT Pindad (Persero) itu.
Sebagai informasi, Freeport sendiri pernah mendepositokan US$115 juta atau 5 persen dana jaminan kesungguhan pembangunan smelter.
"Kalau dua syarat ini dipenuhi maka tidak ada masalah," katanya. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK