Pengamat Sebut Sudirman Said Gagal Kelola ESDM
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Sabtu, 23 Jan 2016 19:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat hukum sumber daya alam Ahmad Redi, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mundur. Di mata Ahmad, Sudirman gagal mengelola ESDM sejak ditunjuk menjadi menteri tahun lalu.
Menurut Ahmad, ada lima indikator kegagalan Sudirman dalam mengelola ESDM sejak ia berkuasa. Pertama, ketidakjelasan keberlangsungan megaproyek pengadaan 35 ribu megawatt listrik yang menjadi misi dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
September tahun lalu Sudirman sempat menyampaikan keengganannya untuk merevisi megaproyek itu. Ia yakin PLN dan swasta mampu mewujudkan 35 ribu MW listrik pada tahun 2019.
Kedua, sengkarut perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
"Bicara bagaimana nasib Freeport Indonesia dan surat (kepada Chairman of the Board Freeport McMoRan Inc James Moffet) tanggal 7 Oktober, menurut saya justru menjual bangsa dan negara ini. Harusnya Menteri ESDM mundur, apalagi setelah Jim Bob (James Moffett) dan (Presiden Direktur PT Freeport Indonesia) Maroef Sjamsoeddin juga mundur," ujar Ahmad di Jakarta, Sabtu (23/1).
Sudirman juga disebut sempat berniat merevisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memuluskan keberlangsungan investasi Freeport di Indonesia.
Namun niat Sudirman berhenti kala Jokowi menyatakan tak bersedia melakukan revisi PP tersebut.
Ketiga, usul adanya pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) dari tiap liter bensin yang dijual PT. Pertamina dianggap menjadi blunder.
Awal tahun ini Sudirman menyampaikan hendak memungut DKE dari setiap liter penjualan bensin PT. Pertamina sebesar Rp200 hingga Rp300. Namun ide tersebut ditolak Jokowi sesaat sebelum harga penjualan bensin diturunkan.
Kelima, rendahnya angka cadangan penyangga energi Indonesia sampai saat ini.
"Cadangan penyangga energi kita kan hanya 22 hari, itu pun untuk BBM (bahan bakar minyak). Bagaimana untuk crude oil dan gas? Kemudian kisruh antara PLN dan Pertamina, itu kan yang panas bumi penentuan harganya saja jadi soal,” kata Ahmad.
“Jadi menurut saya, untuk satu tahun lebih ini, catatan sektor ESDM merah,” ujar Ahmad.
(agk)
Menurut Ahmad, ada lima indikator kegagalan Sudirman dalam mengelola ESDM sejak ia berkuasa. Pertama, ketidakjelasan keberlangsungan megaproyek pengadaan 35 ribu megawatt listrik yang menjadi misi dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
September tahun lalu Sudirman sempat menyampaikan keengganannya untuk merevisi megaproyek itu. Ia yakin PLN dan swasta mampu mewujudkan 35 ribu MW listrik pada tahun 2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bicara bagaimana nasib Freeport Indonesia dan surat (kepada Chairman of the Board Freeport McMoRan Inc James Moffet) tanggal 7 Oktober, menurut saya justru menjual bangsa dan negara ini. Harusnya Menteri ESDM mundur, apalagi setelah Jim Bob (James Moffett) dan (Presiden Direktur PT Freeport Indonesia) Maroef Sjamsoeddin juga mundur," ujar Ahmad di Jakarta, Sabtu (23/1).
Ketiga, usul adanya pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) dari tiap liter bensin yang dijual PT. Pertamina dianggap menjadi blunder.
Awal tahun ini Sudirman menyampaikan hendak memungut DKE dari setiap liter penjualan bensin PT. Pertamina sebesar Rp200 hingga Rp300. Namun ide tersebut ditolak Jokowi sesaat sebelum harga penjualan bensin diturunkan.
Kelima, rendahnya angka cadangan penyangga energi Indonesia sampai saat ini.
"Cadangan penyangga energi kita kan hanya 22 hari, itu pun untuk BBM (bahan bakar minyak). Bagaimana untuk crude oil dan gas? Kemudian kisruh antara PLN dan Pertamina, itu kan yang panas bumi penentuan harganya saja jadi soal,” kata Ahmad.
“Jadi menurut saya, untuk satu tahun lebih ini, catatan sektor ESDM merah,” ujar Ahmad.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK