Bangun 8 PLTS di Mentawai, Pemerintah Siapkan Rp46,2 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membangun delapan unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat.

Proyek yang akan memiliki kapasitas total 305 kilowatt peak (kWP) tersebut diprediksi akan menelan investasi sebanyak Rp46,22 miliar yang dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

"(Kehadiran PLTS) akan melayani 827 rumah dan 69 fasilitas umum meliputi masjid, sekolah, ruang desa dan lain-lain," ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana di Jakarta, Selasa (2/2).

Rida menjelaskan, pembangunan delapan PLTS di Mentawai merupakan bagian dari 36 proyek pengadaan barang dan jasa Kementerian ESDM tahap II yang kontraknya diteken oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hari ini.

Sementara mengacu pada catatan Kementerian ESDM, total nilai 36 kontrak pengadaan barang dan jasa tahap dua mencapai angka Rp136,65 miliar.

Adapun rinciannya adalah, pertama, konstruksi sebanyak 3 paket dengan nilai kontrak Rp48 miliar. Kedua, barang sebanyak 16 paket dengan nilai kontrak Rp42,05 miliar. Ketiga, jasa dan lainnya sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp6,76 miliar. Keempat, konsultan sebanyak 9 paket dengan nilai kontrak Rp38,91 miliar.

"Penandatanganan kontrak hari ini meski nilainya enggak sebesar yang pertama, namun hal ini adalah bukti kerja keras bersama. Pada tahap ketiga pada akhir Februari niai kontrak yang akan diteken Rp3 triliun untuk kontrak pengadaan barang dan jasa 2016," tambah Menteri ESDM Sudirman said.

Sebagaimana diketahui, tahun ini Kementerian ESDM mengantongi anggaran sebanyak Rp8,5 triliun yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp4,3 triliun atau sekitar 50,5 persen dari total belanja anggaran 2016 dan Rp1,6 triliun atau 30,9 persen berupa belanja modal.

Pilihan Redaksi Tahapan Selesai, PLTG Sematang Borang Beroperasi Bulan Depan Februari, Tarif Listrik Non Subsidi Turun Rp17 per kWh Pemerintah Tolak Permintaan PLN dalam Megaproyek 35 Ribu MW

Selain itu, Kementerian ESDM juga telah mengalokasikan anggaran Rp834,5 triliun atau sekitar 9,7 persen untuk belanja pegawai dan Rp756,6 miliar atau 8,8 persen berupa output cadangan.

Berangkat dari alokasi ini, Sudirman berharap jajarannya bisa mengawasi upaya penggunaan anggaran secara akuntabel.

"Untuk para pejabat struktural, identifikasi dan pantau dengan baik paket strategis. untuk para pengelola anggaran, teliti dan cermati dalam proses administrasi anggaran sesuai aturan. Untuk rekan harus bekerja cepat dan cermat sesuai kontrak," pungkasnya. (gir)