Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku pemerintah telah merampungkan draf Daftar Negatif Investasi (DNI) terbaru. Draf usulan final tersebut akan dibawa dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (10/2) sore ini.
Menurut Darmin, beberapa Kementerian dan Lembaga telah tuntas menyerahkan usulan investasi yang terbuka dan tertutup bagi investor asing. Namun menurutnya, keputusan final berada di tangan Jokowi.
"Kita sudah selesai, apakah Presiden akan memutuskan diumumkan atau masih perlu diperbaiki misalnya. Kalau dianggap perlu perbaikan ya kita lakukan. Tapi kalau diputuskan umumkan ya kita umumkan," ujar Darmin di Jakarta, Rabu (10/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Finalisasi DNI kali ini merupakan revisi atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan terbuka di bidang penanaman modal. Ia bahkan menyebut revisi DNI merupakan paket kebijakan ekonomi yang besar.
"Ini sebenarnya paket yang besar. Hampir semua berubah, saya sulit mengatakan mana yang besar perubahannya," jelas mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut.
Dorong InvestasiMelalu putusan final aturan DNI, Darmin berharap adanya angin segar bagi iklim investasi di Indonesia. Pasalnya, Jokowi meminta adanya kesempatan investasi dibuka lebar pada setiap bidang usaha.
"Tentu saja yang diharpakan adalah karena lebih terbuka pada penanaman modal jadi kesempatan daya tarik terhadap investasi bisa lebih tinggi," jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah sudah menetapkan sejumlah sektor usaha agar lebih terbuka terhadap investasi asing. Di bidang ekonomi kreatif, pemerintah meliberalkan usaha bioskop dan perfilman dikuasai oleh investor asing.