Butuh Dana Besar jadi Alasan Pemerintah Bebaskan Modal Asing

Jakarta, CNN Indonesia -- Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menuturkan, alasan pemerintah membuka sektor pariwisata bagi pemodal asing adalah untuk mempercepat pengembangan 10 kawasan wisata potensial di Tanah Air. Menurutnya, kebijakan ini murni untuk kepentingan nasional.

“Kita perlu mengembangkan pariwisata di banyak tempat, dan masih akan 10 lokasi yang dikembangkan dan itu butuh modal banyak," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/2).

Untuk itu, ia mengingatkan pemodal domestik untuk tidak panik dan takut kalah bersaing. Menurutnya, masuknya modal asing justru akan menciptakan peluang bisnis yang semakin lebar bagi pengusaha nasional.

"Jadi jangan takut kehabisan lapangan untuk investasi, Tidak akan habis, malah jauh lebih banyak yang tersedia,” tutur Darmin.

Pernyataan Darmin ini terkait dengan revisi lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang selama ini dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).

Dalam revisi tersebut pemerintah memberi porsi kesempatan lebih banyak kepada investor asing untuk masuk dalam sejumlah bidang usaha, antara lain di bidang pariwisata.

Lihat juga: Paket Kebijakan X Terbit, 35 Bidang Usaha Dicoret dari DNI

Tercatat ada 10 kawasan pariwisata yang menjadi fokus pengembangan pemerintah saat ini, yakni Danau Toba, Sumatera Utara; Gunung Bromo, Jawa Timur; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Pulau Morotai, Maluku Utara; Tanjung Lesung, Jawa Barat; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; Kepulauan Seribu, DKI Jakarta; Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Daerah Istimewa Jogjakarta; dan Pulau Belitung, Bangka-Belitung.

Darmin meambahkan, untuk mengembangkan 10 kawasan itu, pemerintah akan memperbaiki sarana dan prasarana seperti akses transportasi, infrastruktur jalan, hingga ketersediaan air minum. Oleh karenanya, perlu koordinasi antara kementerian teknis terkait seperti Kementeriaan Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pariwisata diharapkan bisa menjadi mesin penghasil devisa negara di tengah kelesuan industri akibat pelemahan permintaan global.

“Kita harus melihat sebagai alasan kepentingan nasional. Kita perlu karena ekonomi kita industrinya belum bisa menopang menghasilkan devisa, karena selama ini tidak berkembang , erpaksa kita coba dorong yang agak cepat salah satunya pariwisata,” ujarnya. (ags/gen)