OJK Janjikan Paket Insentif untuk Perbankan Akhir Bulan Ini
Antara | CNN Indonesia
Kamis, 10 Mar 2016 14:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjanjikan paket insentif untuk mendorong efisiensi di sektor perbankan terbit pada akhir Maret 2016. Bentuk kebijakannya antara lain kemudahan izin penerbitan produk baru dan pembukaan kantor cabang.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad mengatakan paket insentif yang akan dituangkan dalam Peraturan OJK (POJK) nantinya akan melengkapi ketentuan batas bunga deposito khusus deposan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tengah dirancang oleh melalui Kementerian BUMN.
Dia berharap kombinasi kebijakan pemerintah, Bank Indonesia dan OJK dapat menekan biaya pengeluaran perbankan sehingga pada akhirnya mengurangi bobot perhitungan suku bunga kredit.
"Kami akan finalisasi dalam Rapat Dewan Komisioner ini, tapi rincian insentifnya belum dapat saya jelaskan," ujar Muliaman, Kamis (10/3).
Muliaman mengatakan salah satu insentif yang sudah dipastikan akan diberikan adalah kemudahan perizinan bagi perbankan untuk mendirikan kantor cabang.
"Selebihnya adalah insentif-insentif bersifat administratif untuk mendorong efisiensi perbankan," ujar dia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon sebelumnya mengatakan insentif administratif lainnya yang sedang dimatangkan adalah kemudahan bagi perbankan untuk mengeluarkan produk baru.
Menurutnya, efisiensi perbankan memiliki beberapa indikator, antara lain rasio pendapatan ke biaya (cost to income ratio), ataupun biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).
Nelson menambahkan, masih rendahnya efisiensi perbankan berakibat pada tingginya suku bunga kredit yang rata-rata melebihi 9 persen. Rata-rata suku bunga kredit di Indonesia itu jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lain di kawasan ASEAN.
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo juga sebelumnya meminta industri perbankan untuk lebih efisien. Menurutnya, perbankan masih memiliki banyak ruang untuk melakukan efisiensi,dengan mengurangi biaya operasional (overhead cost) dan premi risiko kredit bermasalah.
Untuk pengurangan overhead cost, Agus meminta perbankan untuk lebih efisien dalam membelanjakan anggaran di bidang teknologi Informasi, dan belanja pegawai.
"Kita tidak perlu mempunyai operasional yang berlebih kalau itu hanya akan membuat biaya pinjaman jadi tinggi," ujarnya. (ags/gen)
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad mengatakan paket insentif yang akan dituangkan dalam Peraturan OJK (POJK) nantinya akan melengkapi ketentuan batas bunga deposito khusus deposan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tengah dirancang oleh melalui Kementerian BUMN.
Dia berharap kombinasi kebijakan pemerintah, Bank Indonesia dan OJK dapat menekan biaya pengeluaran perbankan sehingga pada akhirnya mengurangi bobot perhitungan suku bunga kredit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muliaman mengatakan salah satu insentif yang sudah dipastikan akan diberikan adalah kemudahan perizinan bagi perbankan untuk mendirikan kantor cabang.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon sebelumnya mengatakan insentif administratif lainnya yang sedang dimatangkan adalah kemudahan bagi perbankan untuk mengeluarkan produk baru.
Menurutnya, efisiensi perbankan memiliki beberapa indikator, antara lain rasio pendapatan ke biaya (cost to income ratio), ataupun biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).
Nelson menambahkan, masih rendahnya efisiensi perbankan berakibat pada tingginya suku bunga kredit yang rata-rata melebihi 9 persen. Rata-rata suku bunga kredit di Indonesia itu jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lain di kawasan ASEAN.
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo juga sebelumnya meminta industri perbankan untuk lebih efisien. Menurutnya, perbankan masih memiliki banyak ruang untuk melakukan efisiensi,dengan mengurangi biaya operasional (overhead cost) dan premi risiko kredit bermasalah.
Untuk pengurangan overhead cost, Agus meminta perbankan untuk lebih efisien dalam membelanjakan anggaran di bidang teknologi Informasi, dan belanja pegawai.
"Kita tidak perlu mempunyai operasional yang berlebih kalau itu hanya akan membuat biaya pinjaman jadi tinggi," ujarnya. (ags/gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK