DPR Pertanyakan Pemangkasan Subsidi Solar untuk Dana Energi

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah menyisihkan Dana Ketahanan Energi (DKE) dari wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mendapat respons negatif dari sejumlah pihak.

Sebab, dengan dibanderol pada posisi Rp5.950 per liter maka saat ini harga jual solar subsidi di masyarakat sudah di atas harga pokok atau tidak lagi disubsidi.

Berangkat dari fakta tersebut, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurtubi menilai pemerintah sangat naif jika wacana yang dimunculkan untuk menyisihkan DKE diwakili dengan diksi 'pencabutan subsidi' pada solar.

"Sebenarnya harga BBM di Indonesia sekarang sudah tidak ada subsidi kalau mengacu pada konsep biaya pokok. Jadi harga jual solar atau premium sudah di atas biaya pokok dan lucunya kita masih menganggap bahwa harga jual solar itu masih di subsidi," ujar Kurtubi saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (15/3).

Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengurangi pemberian subsidi terhadap BBM jenis solar dalam pagu anggaran 2017.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko mengungkapkan, pengurangan subsidi terhadap solar dimaksudkan dalam rangka menjamin ketersediaan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang sedianya akan dipakai untuk meningkatkan proporsi pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia.

"Ada wacana untuk kurangi subsidi solar (yang saat ini) Rp1.000 (per liter). Kalau (bisa) kurangi subsidi, kita akan ada alokasi anggaran untuk program lain yang lebih tepat sasaran misalnya untuk DKE," ujar Sujatmiko, kemarin.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Sudirman Said mengakui bahwa penyisihan DKE bakal dilakukan guna meningkatkan angka pemanfaatan EBT di Indonesia demi menggenjot rasio elektrifikasi di Indonesia.

Akan tetapi, ia enggan merinci lebih detil ihwal wacana penyisihan DKE yang diambil dari pengurangan subsidi di produk solar.

"Yang akan saya terus perjuangkan adalah, bagaimana secepatnya 12.659 desa dilistriki yang 70 persen ada di Timur. Sehingga mau pakai dana apapun saya pikir harusnya semua mendukung," cetus Sudirman.

Atas wacana ini, Kurtubi mendesak pemerintah transparan mengenai harga jual solar yang sesuai dengan harga keekonomian yang berdasar harga pokok.

"Biaya pokok itu terdiri dari unsur biaya yang menyangkut minyak mentahnya, biaya pengolahan prosesi minyak dan distribusi sampe di pom bensin, sama termasuk biaya bank, bunga, overhead, dan seterusnya, plus impor. Kombinasi ini melahirkan konsep biaya pokok BBM," tandas Kurtubi. (gen)