Jakarta, CNN Indonesia -- PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) menyambut baik langkah pemerintah yang akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait moratorium lahan pertambangan. Perusahaan menilai kebijakan itu memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk mencegah perusakan lingkungan.
Kendati belum mengetahui kabar moratorium yang dimaksud, Direktur Utama Antam, Tedy Badrudjaman mengatakan kandungan emas umumnya terkandung di dalam hutan lindung dan taman nasional. Sehingga diharapkan tidak ada lagi konsesi pertambangan yang menginfiltrasi kawasan-kawasan tersebut.
"Yang jelas, lahan-lahan itu kan tidak bisa beroperasi lagi, justru kami malah berterima kasih jika memang ada kebijakan ini," ujar Tedy di Jakarta, kemarin petang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, ia mengaku regulasi tersebut tidak akan berdampak banyak pada kinerja perusahaan. Meskipun, ia mengaku tengah mencari pengganti Gunung Pongkor, Jawa Barat yang cadangannya diprediksi akan habis pada tahun 2019.
Ia juga mengatakan sudah memiliki lahan kerja baru yang berlokasi di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Apabila memang ada moratorium untuk tidak keluarkan izin tambang, Antam siap menghentikan penggarapan lahan tersebut.
"Tapi ada beberapa zonasi sudah ada (
existing) yang bisa kami kerjakan untuk ekspansi, apalagi kalau di situ ada potensi. Kami bisa dapatkan izin supaya kita bisa beroperasi lebih panjang lagi," jelasnya.
Sepanjang 2015, perusahaan telah melakukan kegiatan eksplorasi emas di Gunung Pongkor dan Pulau Buru, Maluku serta nikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara yang menelan biaya Rp23,6 miliar.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk menerbitkan regulasi perihal moratorium lahan tambang dan kelapa sawit. Hal ini agar perusahaan kelapa sawit dan tambang bisa menjaga kelestarian alam lantaran Indonesia merupakan negara yang diharapkan banyak dunia.
"Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah," ujar Jokowi.
(gir)