September 2015, Gini Ratio Penduduk Indonesia Naik Tipis

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 20/04/2016 09:41 WIB
September 2015, Gini Ratio Penduduk Indonesia Naik Tipis Seorang anak berlari di pinggir waduk di Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin, 31 Agustus 2015. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau koefisien gini (gini ratio) hingga September 2015 berada di level 0,4, turun 0,01 poin dibandingkan posisinya di Maret 2015 pada kisaran 0,41.

Tak hanya itu, dalam laporannya BPS juga mencatat distribusi pengeluaran per kapita untuk kelompok 40 persen masyarakat berpengeluaran terendah meningkat 0,35 persen dari 17,1 persen pada Maret 2015 menjadi 17,45 persen dari total pengeluaran September 2015. 

"Artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan," ujar Kepala BPS Suryamin di kantornya, Jakarta, Senin(18/4). 


Selain perbaikan dua data tadi, BPS juga mencatat ihwal distribusi pengeluaran per kapita untuk 40 persen golongan masyarakat berpengeluaran menengah.

Dalam catatannya, lembaga tersebut mencatat terjadi peningkatan distribusi pengeluaran per kapita sebesar 0,35 persen dari 34,65 persen menjadi 34,7 persen.

Sedangkan berdasarkan daerah, Suryamin bilang koefisien gini perkotaan tercatat turun 0,01 poin dari 0,43 persen pada Maret tahun lalu menjadi 0,42.

"Selanjutnya, terjadi penurunan distribusi pengeluaran perkapita untuk 20 persen masyarakat berpengeluaran tinggi dari 48,25 persen menjadi 47,84 persen," ujarnya.

Sementara untuk gini ratio untuk daerah pedesaan pada September 2015 sama dengan Maret 2015 alias tetap di level 0,33.

Pun berdasarkan provinsi, gini ratio tertinggi tercatat di Provinsi Papua Barat sebesar 0,43. gini ratio terendah di Provinsi Bangka Belitung 0,27 persen.

"Ada beberapa propinsi yang (gini rationya) di atas nasional yaitu DIY gini rationya 0,42, DKI 0,42, Jawa Barat 0,43, dan Papua Barat 0,43," tuturnya.

Suryamin merinci, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perbaikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk selama perido Maret hingga September 2015.

Pertama, kenaikan upah buruh pertanian sebesar 1,21 persen dari Rp46.180 pada Maret 2015 menjadi Rp46.739 pada September 2015.

Kedua, kenaikan upah buruh bangunan dari Rp79,657 pada Meret 2015 menjadi Rp80.494 pada September 2015 atau naik 1,05 persen.

Berikutnya, berdasarkan data Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), terjadi peningkatan jumlah pekerja baik pekerja bebas pertanian dan non pertanian dari 11,9 juta orang pada Februari 2015 menjadi 12,5 juta orang pada Agustus 2015.

"Kalau berdasarkan data Susenas, kenaikan pengeluaran kelompok penduduk bawah lebih cepat dibandingkan dengan kelompok penduduk atas pada periode Maret hingga September 2015," imbuhnya.

Terkait kenaikan pengeluaran yang merefleksikan peningkatan pendapatan kelompok masyarakat bawah, Suryamin bilang hal ini tak lepas dari upaya pembangunan infrastruktur padat karya, bantuan sosial, serta perbaikan pendapatan Pegawai Negeri Sipil golongan bawah. 

Lebih lanjut, ia mengatakan perbaikan ketimpangan pendapatan tadi juga disebabkan adanya peningkatan migrasi penduduk dari desa ke kota.

Berdasarkan proyeksi penduduk, persentase penduduk perkotaan naik dari 52,55 persen pada Maret 2015 menjadi 53,19 persen pada September 2015.

"Hal itu mengindikasikan adanya peningkatan migrasi dari desa ke kota yang menyebabkan semakin tingginya upah yang diterima buruh kasar," kata Suryamin.

Secara terpisah, Deputi Kepala BPS Bidang Statistik Sosial Sairi Hasbullah mengungkapkan perolehan koefisien gini September 2015 didapatkan berdasarkan survey terhadap 75 ribu rumah tangga (RT) dari sekitar 52 juta RT di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Sairi menyebutkan untuk rata-rata pengeluaran per kapita kelompok 40 persen masyarakat terbawah pada September 2015 berada di kisaran Rp410 ribu hingga Rp420 ribu, sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita kelompok 40 persen masyarakat menengah di angka Rp925 ribu.

Sementara rata-rata pengeluaran per kapita kelompok 20 persen masyarakat tertinggi berada di angka Rp2,3 juta. (dim/gen)