Agung Podomoro Bakal Patuhi Instruksi Moratorium Reklamasi

Giras Pasopati, CNN Indonesia | Kamis, 21/04/2016 17:48 WIB
Agung Podomoro Bakal Patuhi Instruksi Moratorium Reklamasi Aktivitas proyek reklamasi di teluk Jakarta, Kamis (14/4). Dalam rapat kerja yang berlangsung Rabu (13/4). (Antara/Agus Suparto)
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menyatakan belum menerima keterangan resmi dari pemerintah perihal penghentian sementara (moratorium) proyek reklamasi teluk Jakarta yang tetapkan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, berikut Kementerian Lingkungan Hidup.

"Perlu Kami sampaikan bahwa sampai dengan tanggal ini (20/4) PT Muara Wisesa Samudra (MWS), entitas dengan kepemilikan langsung oleh PT Agung Podomoro Land Tbk melalui entitas ank PT Kencana Unggul Sukses yang meruapakan pengembang Pulau G (Proyek Pluit City) belum menerima pemberitahuan resmi baik dari Gubernur DKI, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penghentian sementara pekerjaan pembuatan Pulau G," tulis Wakil Direktur Utama, Veriyanto Setiady dalam keterbukaan informasinya yang dikutip Kamis (21/4).

Seiring dengan keputusan penghentian sementera proyek Pulau G, Veriyanto mengungkapkan sejatinya jajaran MWS telah dalam proses untuk menghentikan pekerjaan di lapangan.


Hanya saja, kata dia, untuk menghentikan pekerjaan pengurugan Pulau G, secara teknis memerlukan waktu guna melakukan pekerjaan pengamanan demi menjamin stabilitas lingkungan yang sudah ada.

"Pekerjaan pengurugan pulau G yang sedang berjalan, tidak dapat dilakukan secara serta merta dan seketika. Namun MWS akan mematuhi dan tunduk pada apa yang telah menjadi keputusan bersama," imbuh Veriyanto.

Berangkat dari hal itu, perusahaan pun akan menyampaikan setiap informasi atau kejadian penting lainnya yang materian dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

"Kami akan selalui berusaha mematuhi dan memenuhi semua kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi kepada otoritas dan pbulik sesuai pada waktunya, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam atau OJK dan bursa," kata Veriyanto.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat sepakat untuk menghentikan sementara reklamasi Pantai Teluk Jakarta.

Keputusan ini diambil setelah Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli bertemu Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Bramantya Satyamurti.

"Kami sepakat untuk melakukan moratorium pembangunan reklamasi Teluk Jakarta sampai semua Undang-Undang dan persyaratan dipenuhi," kata Rizal Ramli dalam konfrensi pers di Jakarta, Senin (18/4). (dim/gen)