Pemerintah Siapkan Aset Penjaminan Sukuk Bernilai Rp12,5 T
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Senin, 23 Mei 2016 14:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per 19 Mei 2016, saldo Barang Milik Negara (BMN) yang belum digunakan dan siap dijadikan aset penjaminan (underlying asset) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk mencapai Rp12,5 triliun.
"Penerbitan SBSN sebagai instrumen berbasis syariah memerlukan underlying asset baik berupa BMN maupun proyek-proyek," ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/5).
Bambang mengungkapkan BMN dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN dengan terlebih dulu mendapatkan persetujuan DPR. Hal itu sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN.
"Bentuk BMN sebagai underlying asset sebagian besar berupa tanah dan bangunan," kata Bambang.
Untuk tahun ini, Bambang telah dua kali mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPR terkait rollover aset BMN sebagai underlying asset SBSN atau penggunaan kembali aset BMN yang sebelumnya telah menjadi underlying aset.
Untuk BMN aset rollover kuartal IV 2015, Bambang telah mengirimkan surat kepada DPR bernomor S-46/MK.08/2016 tertanggal 29 Januari 2016 dengan nilai aset mencapai Rp4.766.921.271.378.
Selain itu, Bambang juga mengirimkan surat pemberitahuan bernomor S-355/MK.08/2016 tertanggal 11 Mei 2016 untuk BMN aset rollover kuartal I 2016 senilai Rp7.650.647.962.059.
Sebelumnya, hingga Agustus 2015, DPR telah menyetujui penggunaan BMN sebagai aset SBSN senilai Rp157,8 triliun.
"Per 19 Mei 2015, BMN Kementerian maupun lembaga (K/L) yang telah digunakan sebagai underlying asset itu adalah Rp131,39 triliun yang terdiri dari 14.742 unit BMN yang tersebar di 51 K/L," ujarnya.
Penyerapan Sukuk
Menurut mantan Komisaris PT Pertamina (Persero) tersebut, minat terhadap sukuk negara sebagai alternatif pembiayaan pembangunan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Akumulasi penerbitan SBSN sejak 2008 sampai dengan 19 Mei 2016 telah mencapai Rp509,4 triliun. Sementara, outstanding SBSN per 19 Mei 2016 mencapai Rp388,2 triliun atau setara 15 persen dari total outstanding Surat Berharga Negara (SBN).
Selain secara nominal terus meningkat, lanjut Bambang, porsi penerbitan SBSN terhadap SBN juga terus meningkat. Untuk 2016, penerbitan SBSN dalam APBN ditargetkan mencapai Rp143,08 triliun atau sekitar 25,75 persen dari total penerbitan kotor SBN, Rp555,72 triliun.
Hingga 20 Mei 2016, realisasi SBSN tahun ini yang telah diterbitkan telah mencapai 86,47 persen atau sebesar Rp123,72 triliun.
Disebutkan Bambang penyebab cepatnya realisasi penerbitan sukuk tahun ini yaitu telah dilakukannya penerbitan sukuk global sebesar US$2,5 miliar beberapa waktu lalu dan berbagai sukuk retail.
"Kemudian, lelang sukuk dua tahun terakhir ini mendapatkan minat yang besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya. (gen)
"Penerbitan SBSN sebagai instrumen berbasis syariah memerlukan underlying asset baik berupa BMN maupun proyek-proyek," ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/5).
Bambang mengungkapkan BMN dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN dengan terlebih dulu mendapatkan persetujuan DPR. Hal itu sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk tahun ini, Bambang telah dua kali mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPR terkait rollover aset BMN sebagai underlying asset SBSN atau penggunaan kembali aset BMN yang sebelumnya telah menjadi underlying aset.
Selain itu, Bambang juga mengirimkan surat pemberitahuan bernomor S-355/MK.08/2016 tertanggal 11 Mei 2016 untuk BMN aset rollover kuartal I 2016 senilai Rp7.650.647.962.059.
Sebelumnya, hingga Agustus 2015, DPR telah menyetujui penggunaan BMN sebagai aset SBSN senilai Rp157,8 triliun.
"Per 19 Mei 2015, BMN Kementerian maupun lembaga (K/L) yang telah digunakan sebagai underlying asset itu adalah Rp131,39 triliun yang terdiri dari 14.742 unit BMN yang tersebar di 51 K/L," ujarnya.
Menurut mantan Komisaris PT Pertamina (Persero) tersebut, minat terhadap sukuk negara sebagai alternatif pembiayaan pembangunan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Akumulasi penerbitan SBSN sejak 2008 sampai dengan 19 Mei 2016 telah mencapai Rp509,4 triliun. Sementara, outstanding SBSN per 19 Mei 2016 mencapai Rp388,2 triliun atau setara 15 persen dari total outstanding Surat Berharga Negara (SBN).
Selain secara nominal terus meningkat, lanjut Bambang, porsi penerbitan SBSN terhadap SBN juga terus meningkat. Untuk 2016, penerbitan SBSN dalam APBN ditargetkan mencapai Rp143,08 triliun atau sekitar 25,75 persen dari total penerbitan kotor SBN, Rp555,72 triliun.
Hingga 20 Mei 2016, realisasi SBSN tahun ini yang telah diterbitkan telah mencapai 86,47 persen atau sebesar Rp123,72 triliun.
Disebutkan Bambang penyebab cepatnya realisasi penerbitan sukuk tahun ini yaitu telah dilakukannya penerbitan sukuk global sebesar US$2,5 miliar beberapa waktu lalu dan berbagai sukuk retail.
"Kemudian, lelang sukuk dua tahun terakhir ini mendapatkan minat yang besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK