Sekjen Kemenkeu Hadiyanto Turun Tangan Urus Tax Amnesty

Jakarta, CNN Indonesia -- Tidak kunjung selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro gerah. Pemerintah akhirnya mengganti perwakilannya di dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Tax Amnesty untuk mempercepat penyelesaiannya bersama DPR.

Sebelumnya, posisi ketua perwakilan pemerintah dalam Panja dipercayakan kepada Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeastiadi. Namun, mulai saat ini posisi itu dipegang oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto.

"Penggantian itu karena banyak isu terkait kepastian hukum jadi harus ada orang yang paham hukum," kata Bambang usai menghadiri sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/5).

Hadiyanto sendiri merupakan pejabat senior di lingkungan Kemenkeu. Sebelum menduduki kursi Sekretaris Jenderal, pria pemegang gelar Doktor Studi Ilmu Hukum Universitas Padjajaran mengemban tugas sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pilihan Redaksi JK Sebut Target Tax Amnesty Rp165 Triliun Masih Masuk Akal Pemerintah Kembali Ubah Usulan Tarif Amnesti Pajak RUU Pengampunan Pajak Masih Terganjal Lima Isu Besar

Sementara, Ken berlatar belakang pendidikan ekonomi dengan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya pada 1983 dan gelar Master of Science in Tax Auditing di Opleidings Institute Financien, Den Haag, Belanda, pada 1991.

Lebih lanjut, Bambang menilai, pergantian di tengah masa rapat tersebut tidak akan mengganggu pembahasan RUU oleh Panja.

Secara terpisah, Soepriyatno, anggota Komisi XI DPR merangkap Ketua Panja RUU Tax Amnesty, menilai masuknya Hadiyanto akan memperkuat tim Panja.

Pasalnya, Hadiyanto dinilai bisa menjembatani panja dengan lembaga hukum lain. Selain itu, Ken juga masih tetap berada sebagai anggota Panja mengingat posisinya sebagai Dirjen Pajak.

"Jadi penggantian itu tidak ada yang aneh-aneh, hal biasalah," ujarnya. (gen)