RUU Pengampunan Pajak Masih Terganjal Lima Isu Besar

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih belum menyepakati lima isu penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty). Oleh karena itu, pembahasan landasan hukum amnesti pajak akan dilanjutkan pekan depan.

Soepriyatno, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tax Amnesty mengungkapkan Panja tidak membuat deadline khusus penyelesaian pembahasan calon beleid tersebut.

"Sesegera mungkin lebih baik tetapi kami ingin membuat UU ini berkualitas," ujar Soepriyatno kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/5).

Kendati demikian, Panja mempertimbangkan target pemerintah yang ingin mengimplementasikan per Juli hingga akhir tahun ini.

“Pokoknya implementasinya itu nanti pas enam bulan," ujarnya.

Lima Isu

Lebih lanjut, Soepriyatno merinci lima isu yang masih menjadi ganjalan pengesahan RUU Tax Amnesty. Lima isu tersebut adalah:
1. Pengertian pengampunan pajak
2. Besaran tarif tebusan
3. Tata cara permohonan tax amnesty
4. Konsekuensi dikabulkannya tax amnesty berupa fasilitas dan sanksi, serta
5. Perlakuan terhadap aset hasil repatriasi.

Pilihan Redaksi Menteri Rini Dorong Perusahaan Pelat Merah Rilis Obligasi UOB: Tax Amnesty Motor Tercapainya Anggaran Pendapatan Hari Ini, IHSG Berpeluang Menguat

"Kelima hal itu akan dibahas langsung. Jadi Senin, Selasa, Rabu (minggu depan) clustering," ujarnya.

Hasil pembahasan RUU oleh Panja nantinya akan dibawa ke Rapat Kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR. Apabila kedua kubu telah sepakat maka draf RUU akan disahkan menjadi UU pada Sidang Paripurna.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro sendiri tetap yakin UU Tax Amnesty bisa diterapkan mulai Juli 2016.

"Yakin-yakin sajalah," tutur Bambang. (gen)