OECD: Indonesia Akan Jadi Studi Kasus Pembiayaan UMKM

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Rabu, 01/06/2016 12:20 WIB
OECD: Indonesia Akan Jadi Studi Kasus Pembiayaan UMKM Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad (tengah) bersama Deputi Director Directorate for Financial and Enterprise Affair OECD, Andre Laboul, di Jakarta, Rabu (1/6). (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Potensi pertumbuhan usaha kelas menengah dan mikro (UMKM) di Indonesia menarik perhatian Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD).

Organisasi internasional yang bermarkas di Paris Perancis itu berniat menjadikan industri sektor UMKM di Indonesia sebagai objek dari studi kasus peran lembaga pembiyaan terhadap pertumbuhan industri.

Deputy Director Directorate For Financial and Enterprise Affair OECD, Andre Laboul mengatakan, jika dilihat dari angka pertumbuhan setiap tahunnya, maka Indonesia menjadi negara yang tepat dijadikan objek penelitian. Ekonomi Indonesia diperkirakan masih bisa tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi regional.


"Ketika bicara mengenai data dan angka, pertumbuhan UMKM di Indonesia itu sangat luar biasa. Namun kita juga harus bicara bagaimana cara menguji daya tahan industri tersebut di tengah gejolak ekonomi," ujar Andre, Rabu (1/6).

Potensi baik tersebut menurut Andre harus dijaga melalui upaya pembiayaan yang inklusif dan bervariasi sehingga pertumbuhan UMKM dapat berkesinambugan.

"Studi ini akan sangat penting bagi negara-negara lain di dunia yang memiliki potensi sama seperti Indonesia," kata Andre.

OECD memandang peningkatan literasi dan inklusi keuangan bisa mengembangkan UMKM. Hal itu karena pelaku UMKM dapat lebih memahami konsep dasar dari produk keuangan, melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Upaya OECD tersebut disambut baik oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad. Ia mengatakan UMKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian di negara di seluruh dunia.

Secara statistik, UMKM memberikan kontribusi 57,9 persen terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97 persen dari pekerja nasional. Terlebih, Indonesia tercatat memiliki pengalaman terkait pembiayaan mikro yang mengangkat sejumlah perusahaan menjadi pemain besar di bidangnya.

"Ditambah, belakangan ini ada dinamika baru terkait peran teknologi di pembiayaan seperti Fintech, branchless banking dan sebagainya, dan ini yang akan jadi bahan studi mereka," katanya.

Atas dasar itu, OJK memandang UMKM perlu diberdayakan dan ditingkatkan guna mendongkrak perekonomian negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Kami berharap profil Indonesia bisa terangkat di internasional karena OECD ini bukan organisasi sembarangan, tapi kita juga minta mereka tidak hanya meneliti tapi juga bisa mengembangkan sumber daya yang ada di Indonesia," kata Muliaman.

OJK dan OECD pun sepakat menjalin kerjasama dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) dalam bidang regulasi keuangan dan tatakelola perusahaan yang efektif, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan hingga perlindungan konsumen. (gir)