Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta 1.768 pejabat eselon II dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) tidak terlalu banyak mengajukan permintaan anggaran untuk membiayai program yang tidak produktif. Hal tersebut bertujuan untuk menghemat anggaran negara tahun ini yang akan direvisi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Jokowi mencontohkan, pemerintah memiliki sejumlah progam prioritas nasional. Oleh sebab itu, ia meminta pejabat eselon II yang menjadi motor penggerak K/L untuk mampu menetapkan prioritas pekerjaannya.
“Kita ingin prioritas, kita ingin fokus. Jadi kalau mengusulkan anggaran tidak usah banyak-banyak. Cukup empat program prioritas saja, tetapi bisa jadi dan bermanfaat untuk rakyat,” kata Jokowi di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Selasa (7/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemborosan anggaran menurut mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kerap muncul, karena semua pejabat eselon II ingin program yang diusulkan direktorat yang dipimpinnya mendapat kucuran anggaran dari pemerintah.
“Kalau punya tiga fokus pekerjaan, ya cukup tiga seksi saja yang diberi anggaran. Seksi lain melakukan pelayanan. Tidak harus semua seksi diberi anggaran secara sama rata,” tegasnya.
Ia juga meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) belajar mengubah orientasi bekerja dari yang terlalu terfokus pada prosedur menjadi berorientasi pada hasil.
“Orientasi bekerja saat ini adalah hasil, prosedur mengikuti,” tegas Jokowi.
(gen)