Jokowi Tuntut Kementerian-Lembaga Perbaiki Layanan ke Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh instansi negara untuk menyusun anggaran yang ringkas dan jelas tujuannya. Dengan demikian diharapkan tidak banyak usulan anggaran yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

"Kalau mengusulkan anggaran itu tidak usah banyak-banyak, tidak usah ribuan banyaknya. Tinggal nomor 1,2,3 dan 4 cukup, tapi itu jadi dan bermanfaat, bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kuncinya ke arah itu," jelas Jokowi ketika memberikan pengarahan ke pejabat eselon II K/L di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (7/6).

Pilihan Redaksi Upaya Lobi Jokowi Gagal Naikkan Rating Kredit S & P Jokowi Sentil Empat Instansi Penerima Rapor Merah dari BPK Menkeu Pesimistis Ekonomi RI Tumbuh Sesuai Target 5,3 Persen

Menurutnya, anggaran-anggaran yang disusun oleh K/L harus mendukung program-program prioritas pemerintah yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016. Untuk itu, paradigma anggaran perlu diubah dari anggaran berdasarkan fungsi (money follow function) menjadi berbasiskan program (money follow program).

"Indonesia sudah terlalu lama mengikuti prosedur sebagai orientasi, tapi kini orientasinya harus hasil, prosedurnya bisa mengikuti," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti pelayanan K/L ke masyarakat yang menurutnya masih perlu diperbaiki. Ia berharap, paradigma penyusunan anggaran baru dan perbaikan pelayanan bisa dipahami dan dimulai pada tahun ini.

"Kalau misalkan ada fokus terhadap tiga hal, ya sudah fokus tiga bagian itu saja. Yang lain mungkin bisa fokus saja ke pelayanan. Paradigma ini yang perlu kami ubah dan mungkin tahun depannya bisa pindah (membenahi) ke bagian yang lain," ujarnya.

Sebagai informasi, belanja K/L di dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 dipangkas sebesar Rp40,58 triliun, dari Rp784,12 triliun di APBN 2016 menjadi Rp743,54 triliun. (ags/gen)