Dalam sidang paripurna kabinet, Jokowi menginstruksikan para menteri, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk segera mempercepat investasi guna menstimulus ekonomi Indonesia.
"Sebuah proyek kalau bisa dikerjakan investor atau swasta, serahkan kepada mereka. Jangan malah kebalik. Investor berminat, tapi malah pakai APBN," kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (7/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karenanya, dia kembali meminta seluruh menteri mempercepat belanja modal dan barang pada awal tahun. Menurutnya, hanya satu hingga tiga kementerian yang bekerja sesuai dengan instruksinya.
"Saya lihat angka di kementerian ini masih lambat. Kementerian PU saya lihat buaa mempercepat empat kali dibanding tahun sebelumnya," tuturnya.
Sebagai informasi, alokasi anggaran belanja negara tahun ini sebesar Rp2.095,7 triliun, bertambah Rp111,6 triliun dibandingkan dengan pagu tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.984,1 triliun. Namun bertambahnya anggaran belum diimbangi dengan kualitas serapan anggaran yang optimal.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPN) Kementerian Keuangan dalam situsnya mencatat realisasi belanja negara hingga 29 April 2016 baru sebesar Rp544,8 triliun atau 26 persen dari pagu. Serapan anggaran itu tak jauh beda dengan kualitas belanja negara empat bulan pertama tahun lalu, yang sebesar Rp498,7 triliun atau 25,1 persen dari pagu.
(ags)