46.846 Tenaga Kerja Djarum Jadi Peserta BPJS Tenaker

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Djarum, perusahaan rokok raksasa yang bermarkas di Kudus, Jawa Tengah, mengikutsertakan pekerjanya dalam program yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Adapun, program yang diikuti Djarum meliputi seluruh program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, serta program terbaru BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Pensiun (JP).

Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, komitmen Djarum ini patut diapresiasi. Ini berarti, Djarum sebagai salah satu perusahaan terbesar di Tanah Air mendukung program yang merupakan amanat pemerintah untuk mensejahterakan kelas pekerja.

Pilihan Redaksi BPJS Tenaker Tunjuk PP 60 jadi Biang Keladi Klaim JHT Melesat BPJS Ketenagakerjaan Rayu Pegawai Kedutaan jadi Peserta Produktivitas Pekerja Indonesia Tembus 3,8 Persen

Tidak kurang dari 46.846 tenaga kerja borongan PT Djarum pada Mei 2016 telah didaftarkan pada empat program BPJS Ketenagakerjaan. Ini melengkapi kepesertaan Djarum yang sebelumnya telah mendaftarkan karyawan harian dan bulanannya pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus.

"Dengan demikian, seluruh karyawan Djarum telah menjadi peserta dan mengikuti seluruh program lengkap dari BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya dalam acara buka puasa bersama Djarum dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Kantor Pusat Djarum, Minggu (12/6).

Secara simbolis, Agus bersama Victor Hartono, Direktur Operasional Djarum, menyerahkan kartu kepesertaan kepada tiga orang karyawati borongan Djarum mewakili lebih dari 46.000 orang tenaga kerja borongan yang terdaftar.

"Pendaftaran tenaga kerja borongan Djarum ini terasa spesial karena merupakan momen yang penting bagi puluhan ribu karyawan. Kami harap, keteladanan Djarum bisa diikuti oleh pengusaha lainnya," terang Agus.

Menurut dia, hingga saat ini, masih banyak perusahaan yang menunda kepesertaan mereka mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, program ini merupakan program wajib sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (UU BPJS). (bir)