Sebelumnya, Tim Perumus RUU Tax Amnesty telah menyepakati usulan tarif tebusan. Hal itu diungkapkan oleh Misbakhun, anggota Komisi XI DPR yang mengikuti rapat tersebut siang ini.
Bagi pemohon tax amnesty yang hanya melaporkan (deklarasi) kekayaannya di luar negeri, dikenakan tarif 4 persen untuk periode pelaporan tiga bulan pertama. Adapun tarif naik menjadi 6 persen untuk kuartal kedua dan menjadi 10 persen jika permohonan diajukan pada tiga bulan terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, tarif tebusan aset deklarasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diusulkan paling rendah yaitu 0,5 persen.
Yustinus menilai usulan tarif tebusan terendah bagi aset UMKM juga bisa mengakomodir kepentingan populis.
"Ciri populis juga bisa terakomodir karena UKM mendapatkan fasilitas tarif rendah," ujarnya.
Kendati demikian, Yustinus menilai sebaiknya masa pengajuan permohonan tax amnesty tidak perlu diperpanjang hingga 31 Maret 2017.
Ia beralasan, jika implementasi tax amnesty hanya sampai setahun hal itu mempermudah pemerintah dalam menghitung asumsi potensi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun ini.
"Kemudian, tarif terlalu tinggi di akhir juga tidak menarik sehingga tidak efektif," jelasnya. (gir/gen)