Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah telah meminta PT PLN (Persero) untuk lebih fokus menggarap pembangkit listrik bertenaga energi baru terbarukan. Presiden Joko Widodo memiliki harapan besar, pada akhir jabatannya nanti Indonesia sudah terang benderang.
Pengamat Energi sekaligus Ketua Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi menegaskan, negara sebesar Indonesia memang dituntut untuk terus meningkatkan bauran energi.
"Termasuk membangun
Floating Storage Regasification Unit (FSRU) untuk pembangkit tenaga gas dan mulai meninggalkan energi bahan bakar minyak (BBM) dan batubara, yang tidak ramah lingkungan," ujar Fahmi yang juga mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, dikutip Rabu (29/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penggunaan FSRU sebagai pemasok gas bagi Pembangkit Listrik Tenaga Gas sendiri menurut Fahmi sudah diadopsi negara seperti Australia dan Jepang. Teknologi tersebut menurutnya juga cocok digunakan untuk negara kepulauan seperti Indonesia.
“Oleh karena itu PLN harus terbuka dan mengubah paradigma tentang penggunaan bauran energi. Gas lebih efisien, tinggal dicari penguasaan teknologinya,” tegas Fahmi.
Untuk itu, ia mengingatkan agar Dewan Energi Nasional (DEN) harus konsisten mendorong bauran energi karena sudah dirumuskan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Pemerintah, terutama Kementerian ESDM, kata Fahmi jangan lagi mengabaikan isu mendesak tersebut.
Guna mendukung hal itu, maka perlu didorong penggunaan
floating facility atau fasilitas terapung sebagai
mini receiving LNG
terminal berkapasitas 50 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).
Mini receiving LNG
terminal sebesar itu mampu memasok gas untuk pembangkit berkapasitas 200 MW. Konsep ini dari sisi waktu pengerjaan serta biaya jauh lebih cepat dan efisien.
Fahmi mencontohkan penerapan Teknologi Mini Terminal LNG di Benoa yang disebutnya memberikan tiga keuntungan bagi PLN. Pertama, bisa mempercepat proses operasi pembangkit. Kedua, bisa menekan biaya sehingga lebih efisien. Penggunaan
mini receiving LNG
terminal pemerintah bisa menghemat anggaran Rp1,2 triliun per tahun. Dan ketiga, penggunaan energi baru terbarukan bisa lebih besar.
"Kalau teknologi FSRU efisien, akan terjadi penghematan besar, saya kira swasta harus masuk juga. Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah saja, kalau ada teknologi itu harus didorong bahkan kalau ada swasta masuk diberi insentif," tandasnya.
(gen)