"Kami perlu berikan insentif yang lebih besar, kemudian tentu dengan tax haven yang waktunya lebih panjang agar KEK Sorong ini berbeda dengan KEK lainnya, lebih dari KEK Sei Mangke," tutur Saleh, saat tiba di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), Rabu (29/6).
Saleh belum memberikan gambaran seperti apa insentif yang perlu ditawarkan. Ia bilang, hingga saat ini, isu insentif masih perlu dibicarakan bersama dengan menteri terkait, termasuk Menteri Keuangan yang dianggap memiliki pandangan penting untuk mengatur insentif ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebab, Saleh menilai, kedatangan investor sangat penting agar pembangunan KEK tidak hanya terpusat di kawasan barat Indonesia saja, terutama Pulau Jawa. "Kalau investor datang dan kawasan (KEK Sorong) ini berkembang, tentu daerah itu juga ikut tumbuh," kata Saleh.
"Kami masih fokus dengan investor sektor tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk investor sektor baru, karena Papua punya potensi lain, seperti gas, kayu merbau, dan kelapa sawit. Untuk investor nanti akan kita koordinasikan dengan BKPM," terang dia.
Di sisi lain, Saleh menyebutkan, pemerintah akan menyiapkan satu hal pembeda dari KEK Sorong, yakni dari segi infrastruktur, di mana sektor infrastruktur KEK Sorong akan lebih dikembangkan sehingga bisa menjadi contoh pembangunan KEK lainnya.
"Kami sudah tanya kesiapan PT PLN (Persero) terkait ketersediaan listrik dan Pekerjaan Umum terkait infrastruktur, mereka bilang akan menyiapkan. Karena ini juga modal untuk gaet investor," ucap Saleh.
Terkait realisasi, Saleh belum ingin membagi kapan tengat waktu pembangunan KEK Sorong. Ia bilang, proyek ini akan diselesaikan pemerintah sesegera mungkin.
"Saya ingin memang lebih cepat, lebih bagus. Saya terus dorong ini agar industri tidak menumpuk di Pulau Jawa saja. Presiden juga sudah memerintahkan agar ini cepat ditindaklanjuti," tutup Saleh.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Sorong telah memenuhi perintah Presiden Joko Widodo terkait ketersediaan lahan untuk proyek KEK Sorong. Namun, Pemprov Sorong masih menunggu payung hukum dari pemerintah agar perizinan dan percepatan pembangunan KEK Sorong dapat dilakukan. (bir)