Adapun BAZNAS merupakan pengelola zakat tingkat nasional yang dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 8 Tahun 2001.
"Mimpi saya nanti BAZNAS dan LAZ akan disupervisi dan diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (30/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami juga setahun dua kali melapor ke Presiden," ucap dia.
Dia menyambut baik instruksi presiden mengenai pembayaran zakat karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat. Pada dasarnya, umat Muslim Indonesia memiliki potensi zakat dalam jumlah besar.
"Hanya 1,3 persen dari potensinya. Jika memperhitungkan pertumbuhan PDB tahun-tahun sesudah (2011), maka potensi pada 2015 sudah Rp286 triliun," kata Jokowi.
Sementara, rata-rata tahunan pertumbuhan penghimpunan zakat infak sedekah LAZ yang diakui pemerintah selama 2002-2015 adalah 38,58 persen. Bambang berpendapat, angka itu jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode tersebut, yakni 5,42 persen.
"Sehingga pembayaran zakat melalui lembaga resmi akan signifikan membantu perekonomian Indonesia," tutur dia. (gir/gen)