Bappenas Dorong Pembiayaan Sukuk Berbasis Proyek

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro mendorong digencarkannya pembiayaan sukuk berbasis proyek (PBS). Bambang menyebut instansinya bakal mendata proyek-proyek pemerintah yang cocok didanai dengan skema tersebut.

“Kementerian Keuangan menyiapkan instrumennya, Bappenas nanti menyiapkan project apa yang kira-kira bagus untuk dimasuki sukuk for project ini,” kata Bambang, Selasa (2/8).

Menurut Bambang, proyek yang bisa dibiayai sukuk berbasis proyek memiliki kriteria khusus antara lain halal, proyek infrastruktur jangka panjang (multiyears), dan proyek tersebut relatif kurang diminati oleh swasta sehingga harus dikerjakan pemerintah.

“Kalau project, misalnya, cuma bangun ruas jalan yang pendek sih dan mungkin setahun selesai itu tidak perlu sukuk,” ujarnya.

Salah satu proyek yang disebut Bambang memiliki potensi dibiayai oleh sukuk adalah proyek pembangunan jalur ganda kereta api. Selain itu ada pula proyek pembangunan jalan dan jembatan yang memakan waktu lebih dari setahun.

Bambang mengungkapkan pembiayaan sukuk berbasis proyek bisa menghadapi kendala. Berdasarkan pengalamannya, tahun lalu, ada proyek di salah satu kementerian yang terhambat pelaksanaannya di lapangan. Hal itu berakibat pembiayaan yang sudah disiapkan melalui PBS tidak bisa dicairkan.

Oleh karenanya, ke depan, Bambang ingin memastikan proyek-proyek pemerintah yang mendapatkan pembiayaan dari PBS harus sudah siap dikerjakan. Dengan demikian pemanfaatan PBS bisa lebih maksimal.

“Jadi kita harus siapkan proyek yang secara karakteristik cocok untuk sukuk dan secara persiapannya sudah memang benar-benar ready untuk pembiayaan dengan sukuk,” ujarnya.

Pilihan Redaksi Sri Mulyani: Indonesia Sebaiknya Investasi SDM Mengenal Bank Persepsi, Penampung Dana Amnesti Pajak Bursa Indonesia-Malaysia Teken Kerja Sama Instrumen Syariah

Berdasarkan catatan Bappenas, tahun lalu, nilai proyek yang mendapatkan pembiayaan dari PBS sekitar Rp7,1 triliun. Tahun ini, pemerintah berencana menawarkan PBS senilai lebih dari Rp13 triliun untuk membiayai beberapa proyek infrastruktur diantaranya pembangunan fasilitas perekerataapian untuk jalur rel kereta api Manggarai-Jatinegara.

Tax Amnesti Picu Sukuk Korporasi

Dalam kesempatan yang sama, Bambang juga menilai dana repatriasi dari program pengampunan pajak (tax amnesty) juga bisa menjadi katalis berkembangnya sukuk korporat. Selama ini, instrumen sukuk masih diterbitkan oleh pemerintah.

“Kami harapkan kalau ada repatriasi dari tax amnesty barangkali appetite (keinginan) untuk sukuk korporat akan semakin besar karena kan mereka (korporasi) selama ini melihat sumbernya belum ada. Nah,mudah-mudahan, kalau ada sumber dana, bahwa ada potensi inflow (aliran dana masuk), barangkali instrumennya akan berkembang sendiri,” katanya. (gen)