Menteri Airlangga Janji Hemat Anggaran Kemenperin 10 Persen

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Selasa, 09/08/2016 18:17 WIB
Menteri Airlangga Janji Hemat Anggaran Kemenperin 10 Persen Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menargetkan penghematan belanja sebesar 10 persen dari total alokasi Rp2,89 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perindustrian menargetkan penghematan belanja sebesar 10 persen dari total alokasi Rp2,89 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

"Kita sedang menyisir anggaran di Kemenperin, targetnya 10 persen pemotongan, kita akan finalisasi," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Selasa (9/8).

Akibat dari pemangkasan anggaran tersebut, kata Airlangga, terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya akan ditunda. Namun, ia memastikan penghematan itu tidak akan mengganggu tugas pokok dan fungsi Kemenperin.


"Artinya kita batasi. Contoh program yang akan dibatasi masih kita sisir. Karena ada beberapa program yang terkait perubahan nomenklatur yang masih kita bisa alihkan," ujarnya.

Jatah anggaran Kemenperin sebenarnya telah dipangkas sebesar Rp369,5 miliar dari pagu Rp3,26 triliun di APBN 2016 menjadi Rp2,89 triliun.

Adapun pemangkasan anggaran tersebut dilakukan dengan menghemat anggaran untuk 10 program Kemenperin yang telah disepakati oleh Komisi VI DPR.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkap rencana pemangkasan belanja negara sebesar Rp133,8 triliun sebagai konsekuensi dari tidak tercapainya target penerimaan perpajakan. Penghematan tersebut terdiri dari pemangkasan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan saat ini instansinya masih menghitung jumlah anggaran yang memungkinkan untuk dipangkas. Rencananya, baru pad apekan depan rincian pemangkasan belanja K/L diumumkan.

Menurutnya, besaran pemangkasan yang diterima tiap k/l ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satunya, program prioritas pemerintah seperti pembangunan proyek infrastruktur.

Pembahasan program prioritas, lanjut Mardiasmo, baru akan dilakukan dalam rapat teknis yang rencananya digelar dua hari lagi, Kamis (11/8). Rapat itu akan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Nanti kami lihat, Bappenas akan melihat kriteria prioritas program supaya prioritas-prioritas yang sudah dijalankan tidak akan terganggu,” tutur Mardiasmo, Selasa (9/8). (ags/gen)