Akuisisi PGE oleh PLN Dinilai Mematikan Bisnis Panas Bumi

Gentur Putro Jati, CNN Indonesia | Rabu, 10/08/2016 20:04 WIB
Akuisisi PGE oleh PLN Dinilai Mematikan Bisnis Panas Bumi Asosiasi Panas Bumi Indonesia khawatir PLN akan menghentikan pengembangan listrik panas bumi karena margin keuntungannya minim. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana PT PLN (Persero) mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina (Persero) di bisnis panas bumi berpotensi mematikan pengembangan energi baru terbarukan di sektor panas bumi.

Abadi Purnomo, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) mengatakan, akuisisi itu akan menjadikan PLN memiliki listrik panas bumi dari hulu sampai hilir.

Selain itu PLN juga akan memiliki pembangkit listrik yang lengkap, mulai dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).


Dia menilai, PLN yang juga menjadi pembeli tunggal listrik di Indonesia bisa saja menghentikan pembelian listrik dari pembangkit yang memberikan margin keuntungan rendah.

“Kami sudah susah payah mengembangkan panas bumi. Kalau benar-benar terealasi, akuisisi ini akan mematikan itu semua. Ketika portofolio sudah lengkap, tentu pebisnis akan cenderung menghidupkan yang murah,” tegas Abadi, Rabu (10/8).

Tidak hanya itu, Abadi menyoroti lemahnya pengelolaan PLTP oleh PLN selama ini. PLTP Kamojang Unit 1 yang dibangun pada 1992 selama ini hanya memasok uap ke PT Indonesia Power, anak usaha PLN. Namun, jika di luar negeri, PLTP yang sudah berusia 40-50 tahun masih beroperasi dengan baik, PLTP Kamojang Unit 1 justru saat ini dalam keadaan rusak.

Selain itu, PLTP Lahendong Unit 1 yang dioperasikan PLN juga dalam keadaan rusak. Itu semua hanya karena pengurangan biaya operasi.

"PLN juga mempunyai dua wilayah kerja panas bumi (WKP), namun juga tidak jalan. Jadi kemudian timbul pertanyaan, kenapa PLN begitu bernafsu mengambil Chevron dan PGE," kata dia.

Menurut Abadi, perusahaan-perusahaan yang tertarik di bisnis panas bumi, sebagian besar adalah perusahaan minyak karena memiliki kesesuaian karakter dan kompetensinya di sektor hulu.

"Di dunia, perusahaan yang mengembangkan panas bumi seperti Chevron, yang bergerak di upstream. Di Indonesia demikian pula, ada Pertamina dan Supreme Energy yang notebenenya perusahaan migas," ungkap dia.

Yunus Saifulhak, Direktur Panas Bumi Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan rencana akuisisi PGE oleh PLN bukan hal yang mudah untuk direalisasikan. Apalagi yang memiliki kemampuan dalam pengembangan panas bumi adalah Pertamina.

"Tapi tentu itu domain Kementerian BUMN. Concern kami adalah bagaimana eksplorasi dipercepat, sehingga panas bumi bisa berkembang," tegas dia.

Abadi mengungkapkan panas bumi mempunyai reservoir, jika satu dimatikan, seluruh sistemnya akan mati semua. Begitu dimatikan, akan butuh waktu dan biaya untuk menghidupkan kembali.

"Jika dimatikan, hilang dong investasinya. Jadi perlu keilmuan reservoir, bisa memang hired orang, tapi itu nambah cost lagi," kata dia.

Komaidi Notonegoro, Pengamat Energi dari Reforminer Institute, mengatakan dari total jatah PLN pada proyek pembangkit 35 ribu MW sebesar 25-30 persen, yang belum terkontrak mencapai 70 persen. Bahkan, dari 30 persen yang sudah memiliki kontrak, hanya beberapa di antaranya yang sudah beroperasi (commercial operation date/COD).

"Jadi susah dimengerti keinginan PLN yang mau mengakuisisi PGE," tukas dia.

Selain itu, Komaidi juga menyoroti performa kinerja keuangan PLN yang tahun ini berpotensi mengalami selisih kerugian akibat tidak disetujuinya rencana pencabutan subsidi pelanggan listrik 900 VoltAmpere (VA).

"Potensi kerugian dari selisih laba seiring persetujuan subsidi. Itu bisa mencapai Rp15 triliun-Rp25 triliun, tergantung PLN melakukan adjustment di sana-sini," tandas dia. (gen)
pln