Sunat Anggaran Belanja, Sri Mulyani Didukung DPD

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia terhadap rencana pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp133,8 triliun.

"Saya senang karena yang saya dengar dari pimpinan DPD adalah dukungan. Pertama, pemahaman terhadap situasi yang dihadapi pemerintah dan dukungan terhadap langkah-langkah yang kami ambil. Yang tentu saja akan sangat membantu kami untuk bisa menjaga perekonomian, menjaga APBN agar tetap menjadi instrumen yang efektif untuk memajukan perekonomian Indonesia tanpa menimbulkan risiko-risiko," ungkap Sri Mulyani usai pertemuan dengan Pimpinan DPD, Irman Gusman, Rabu (10/8).

Dalam diskusinya bersama DPD RI, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran tak hanya bertujuan untuk membuat APBNP menjadi kredibel. Namun, hal ini penting dilakukan untuk menjaga momentum pergerakan ekonomi Indonesia agar dapat mencapai tujuan penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan.

Sri Mulyani menegaskan, pemotongan anggaran bertujuan baik untuk menutup kekurangan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir, penerimaan pajak selalu di bawah target. Bahkan untuk tahun ini, pemerintah memprediksi penurunan penerimaan pajak sekitar Rp218 triliun dari target yang sebelumnya telah ditentukan sebesar Rp1.539,2 triliun.

"Ini menyebabkan basis bagi perhitungan tahun 2016 ini menjadi sangat-sangat tidak realistis sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian agar dokumen APBN itu menjadi dokumen yang kredibel. Oleh karena itu, perlu perhitungan secara lebih realistis terhadap sumber-sumber penerimaan negara," tambah Sri Mulyani.

Terkait sumber pendapatan negara yang harus diperhitungkan dengan lebih realistis, Sri Mulyani memberi contoh terhadap perhitungan pendapatan dari sektor pertambangan. Dimana saat ini, sektor tersebut tengah mengalami penurunan akibat harga komoditas tambang, termasuk minyak dan gas bumi sempat memburuk sehingga memberi dampak pengurangan terhadap pendapatan negara.

Ia juga menyinggung sektor konstruksi dan sektor perdagangan yang selama ini menjadi pemasukan yang kuat bagi Indonesia rupanya mengalami penurunan. Selain itu, imbas penurunan pendapatan juga berasal dari masih negatifnya pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia pada beberapa periode terakhir.

"Dari situ kami bisa melakukan ‎estimasi bahkan dengan tax amnesty yang akan terus kami galakkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengamankan APBNP dengan berbagai tindakan di sisi pengeluaran," kata Sri Mulyani.

Adapun pemangkasan anggaran terbagi atas dua bagian, yakni pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan pemotongan anggaran transfer dana ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.

Untuk pemangkasan anggaran K/L, Sri Mulyani memastikan, pembahasan masih terus dilakukan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Namun, sekali lagi Sri Mulyani menekankan bahwa pemangkasan tersebut dilakukan pada pengeluaran yang dapat dilakukan penundaan.

Sementara, untuk pemangkasan anggaran berupa transfer dana ke daerah, Sri Mulyani memastikan dana bagi hasil (DBH) akan tetap masuk ke daerah. Hanya saja, pemerintah akan lebih selektif untuk menurunkan DBH yang dipicu karena penerimaan yang menurun akibat harga komoditas yang menurun sehingga DBH dipastikan turun.

"Untuk dana alokasi umum (DAU), kami coba melakukan komunikasi ke daerah agar ada ruang dari pemerintah pusat untuk bisa menjaga DAU sesuai komitmen, namun dengan pembayaran yang bisa ditunda," jelas Sri Mulyani.

Kemudian untuk dana alokasi khusus (DAK) baik fisik dan non-fisik, Sri Mulyani memastikan akan memeriksa pos-pos pengeluaran yang masih bisa dipangkas. Terakhir, untuk dana desa, bila secara administratif tidak memenuhi, tentu anggaran itu tidak akan diberikan oleh pemerintah.

Irman Gusman, Ketua DPD RI memastikan bahwa DPD mendukung keputusan Sri Mulyani terhadap pemangkasan anggaran. Namun, Irman mengharapkan, perhitungan anggaran, baik di pusat maupun daerah dapat dijaga.

"Saya harapkan pada masa jabatan beliau bisa lebih baik, khususnya anggaran-anggaran yang terkait dengan daerah ini bisa dijaga. Karena hubungan antara pusat dan daerah ini penting sekali," kata Irman pada kesempatan yang sama.

Pilihan Redaksi Bank Indonesia Mulai Khawatir Rupiah Menguat Berlebihan Tranformasi Ekonomi Global di Mata Sri Mulyani Indrawati Sri Mulyani Gerah Lihat Investor Pasar Modal Perkaya Diri

Irman juga menyampaikan bahwa Sri Mulyani telah menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tak sebatas laju yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara lain. Namun, lebih dari itu, moneter dan fiskal ekonomi Indonesia harus membaik.

"Yang penting, moneter dan fiskal kita kokoh dan meningkatkan level kepercayaan kepada masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri sehingga kita bisa menikmati pertumbuhan tersebut," imbuh Irman. (gir)