"Itu masih dalam tahap review, nanti ada ahli yang menghitung (nilainya)," ujar Imam, Kamis (11/8).
Kendati demikian Imam belum mau membeberkan apakah langkah akuisisi saham PGE oleh PLN mengarah ke wacana pembentukan holding baru di sektor panas bumi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isu aksi caplok saham PGE ini pertama kali dilontarkan oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Sofyan mengungkapkan, langkah akuisisi ini merupakan rencana dari Menteri BUMN Rini Soemarno.
Mantan bos PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menjabarkan bahwa saat ini kapasitas listrik terpasang dari Energi Baru Terbarukan (EBT) hanya sekitar 1.600 Megawatt (MW). Padahal pemerintah tengah mengejar pengembangan listrik EBT dari panas bumi mencapai 7,2 Gigawatt (GW) hingga 2025 mendatang.
"Kalau langkah ini dilakukan, tentu kekuatan BUMN semakin besar. Kalau PLN dan Pertamina digabung, memiliki PGE, tentu jauh lebih besar kemampuannya untuk mengeksplorasi," jelas Sofyan.
Adapun bila hal ini dilakukan, menurut Sofyan, dapat menggantikan peran swasta yang selama ini tidak mampu mengerjakan karena keterbatasan investasi dan pendanaan.
"Kita ingin PGE berkembang, saat ini kapasitas PGE sebanyak 450 MW. Padahal potensi nasional 28 ribu MW. Tentu kita ingin ini bisa berkembang," jelas Dwi.
Ia menargetkan bila PGE berkembang nanti, maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan kapasitas pengolahan listrik menjadi 1.000 MW dalam tiga atau empat tahun mendatang.
Namun, Pertamina belum menyebutkan berapa besar dana yang harus disiapkan PLN untuk memuluskan akuisisi tersebut.
"Belum tahu soal kapan dan berapa, kami masih pelajari bersama. Oleh siapa dan dengan siapa pun kami terbuka, yang penting kalau kami dapat uang tentu bisa digunakan untuk eksplorasi lagi," tutupnya. (gen)