Menkeu Janji Pemotongan Anggaran Tak Ganggu PMN BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar Rp133,8 triliun tidak akan menghilangkan penyertaan modal negara (PMN) yang sudah dijatah ke perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Yang kami sampaikan kepada sidang kabinet, kami tidak melakukan pemotongan PMN di APBNP 2016. Karena, menyangkut anggaran prioritas, seperti infrastruktur," tutur Sri Mulyani di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (24/8).

Kepastian yang diberikan Sri Mulyani kemudian diamini oleh DPR dalam keputusan sidang, di mana pemberian PMN ke BUMN dalam APBNP 2016 diprioritaskan pada program pemerintah yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Lihat juga: Menkeu: Pemangkasan Anggaran Tak Ganggu Pembangunan Daerah

"Jadi, kami setuju bahwa PMN untuk BUMN difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan program kelangsungan kredit usaha rakyat (KUR), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," imbuh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Dodi Reza Alex Nurdin.

Selanjutnya, Sri Mulyani juga memastikan Kementerian Keuangan akan berdiskusi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal ini dikarenakan kehadiran Rini Soemarno diwakilkan oleh Sri Mulyani untuk memaksimalkan pemanfaatan PMN di sejumlah perusahaan pelat merah.

"PMN ini bisa menunjang neraca ekonomi dan keuangan BUMN agar tidak hanya sehat, namun juga bisa melanjutkan tugas pembangunan," ujarnya.

Lihat juga: PLN Jelaskan PMN Alih Aset Rp10,58 Triliun dari ESDM

Tak hanya itu, terkait infrastruktur sendiri, Sri Mulyani juga akan berdiskusi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

pada kesempatan yang sama, empat BUMN baru saja memperoleh kepastian aliran PMN yang merupakan buntut dari privatisasi BUMN terbuka. Untuk memastikan porsi saham pemerintah, APBNP 2016 akan mengalirkan dana PMN.

Keempat BUMN tersebut, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang menerima aliran PMN sebanyak Rp4 triliun, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp2,5 triliun, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar Rp1,25 triliun, dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp1,5 triliun.

Lihat juga: Tahun Depan Tak Ada PMN, BUMN Gencar IPO dan Rilis Obligasi

Proyek Kereta Cepat

Kendati meloloskan PMN untuk perusahaan-perusahaan pelat merah, DPR mengingatkan agar BUMN untuk tidak menggunakan suntikan modal tersebut untuk proyek kereta cepat. "PMN tidak digunakan untuk proyek kereta cepat baik secara langsung maupun tidak langsung," tegas Dodi.

Setali tiga uang, Sri Mulyani mengamini instruksi DPR tersebut. Bahkan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berjanji, mulai dari mengalirkan dana PMN hingga pemanfaatannya akan disampaikan secara rinci kepada Menteri BUMN.

"Mekanisme itu kami akan bicarakan dengan Menteri BUMN. Di internal, kami sudah minta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan agar bisa bertemu dengan Menteri BUMN secepatnya," pungkasnya. (bir/gen)