Menteri Rini: Holding BUMN Migas Jaga Daya Saing Harga Gas

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno optimistis penggabungan PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk akan menghasilkan harga gas yang lebih kompetitif.

"Untuk produk industri, baik di dalam negeri atau pun untuk ekspor, tentunya kita harus mempunyai harga gas secara kompetitif di dunia," kata Rini di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (2/9).

Lihat juga: Digarap PGN-Pertagas, Pengelolaan Pipa Duri-Dumai Belum Jelas

Namun, rencanan pembentuk induk BUMN migas tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut antar-kementerian, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Salah satu fokus kajiannya adalah menyoal biaya investasi dan ongkos pengolahan gas yang bisa dihemat.

"Kita harus lihat cost of investment apakah ini bisa diperpanjang depresiasinya sehingga cost itu menjadi lebih rendah. Kita juga meminta pemerintah melihat cost of wellhead-nya, yakni cost pengolahan dari sumur," jelasnya.

Terkait biaya investasi, Rini menekankan, pembentukan holding BUMN Migas dapat menghindari investasi ganda sehingga produksi gas menjadi lebih efisien. Terutama menyangkut pembiayaan infrastruktur pengelolaan hingga pengiriman gas yang selama ini dilakukan sendiri-sendiri oleh Pertagas dan PGN.

"Kita ingin cost infrastruktur untuk pengiriman gas menjadi terintegrasi sehingga tidak ada double investment. Cost itu biasanya depresiasi, kita lihat Internal Rate of Return (IRR)-nya. Ini kita hitung lagi cost pengirimannya, biaya distribusinya," ujarnya.

Pembahasan holding migas, lanjut Rini, sejauh ini masih merinci teknis pengolahan gas dari sumur.

Selain holding BUMN Migas, pemerintah juga tengah mengejar pembentukan induk perusahaan pertambangan, perumahan, jalan tol, jasa keuangan, dan pangan.

Lihat juga: Holding BUMN Energi Harus Rampung Sebelum Permintaan Gas Naik

Menurut Rini, salah satu holding BUMN yang juga tengah difokuskan pembahasannya adalah yang bergerak di sektor pertanian. Untuk itu, PT Danareksa (Persero) dan PricewaterhouseCoopers (PwC) ditunjuk sebagai konsultan untuk mengkaji potensi bisnis dari induk BUMN pangan tersebut.

"Sedang di review, kita pakai konsultan untuk melihat program ini 10 tahun mendatang seperti apa, termasuk yang dibutuhkan holding pangan ini apa saja," tutupnya.

Rencananya, pemerintah akan menunjuk Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebagai induk perusahaan, membawahi PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Bhanda Ghra Reksa, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. (ags/gen)