Pemerintah Bentuk Induk BUMN Keuangan Sebelum Akhir Tahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan induk (holding) perusahaan jasa keuangan pelat merah akan terbentuk sebelum akhir tahun.

“(Holding jasa keuangan) terbentuk lebih cepat dari akhir tahun,” tutur Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN di kantornya, Jumat (9/9).

Pilihan Redaksi Bersiap Ikut Holding BUMN, Jasa Marga Rombak Direksi Bank Pelat Merah Ingin Berutang Lagi dari China Resmi, Bank BUMN Punya Anak Usaha Switching ATM Sendiri

Saat ini, lanjut Gatot, pemerintah masih menunggu hasil kajian konsultan internasional sebagai pelengkap kajian internal yang telah dibuat sebelumnya.  Hasil kajian tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas, yang setelah disetujui Presiden Joko Widodo, akan segera diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukumnya.

“Secara prinsip, Presiden sudah menyetujui (pembentukan holding) tetapi hanya ingin dimatangkan lagi kajiannya,” jelasnya.

Gatot meyakini pembentukan holding BUMN jasa keuangan nantinya akan meningkatkan performa perusahaan-perusahaan keuangan milik negara, antara lain PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Pegadaian. Seperti diberitakan sebelumnya, yang akan ditunjuk sebagai induk holding jasa keuangan adalah PT Danareksa (Persero).

“Empat bank itu (BRI, BNI, BTN, dan Mandiri) kan sehat, Pegadaian tumbuh luar biasa, PNM juga demikian. Jadi in terms of asset kami tidak ada masalah,” ujarnya.

Dengan adanya induk usaha ini, kata Gatot, maka belanja modal BUMN-BUMN sektor keuangan menjadi terintegrasi sehingga bisa menghindari duplikasi alokasi dan meningkatkan efisiensi.

"Misalnya dalam pengadaan ATM (mesin anjungan tunai mandiri). Peningkatan daya saing Indonesia sekarang kan terkait efisiensi dan informasi teknologi (IT),” ujarnya.

Efisiensi yang dihasilkan, lanjut Gatot, bisa mendorong percepatan penurunan suku bunga kredit dan pemerataan infrastruktur jasa keuangan di seluruh Indonesia.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Vincentius Sonny Loho menekankan pembentukan holding harus bisa menjamin bahwa performa masing-masing entitas akan meningkat.

“Buat kami yang penting, kalau sudah jadi holding, benar tidak performance-nya naik? Kalau anaknya jelek, induknya bagus, begitu yang digabung yang lain bisa kegerus. Makanya kami minta perencanaan keuangan dibuat benar-benar dengan baik. Jangan sampai setelah jadi holding malah menggeroti yang lain,” ujarnya.

Sebagai informasi, selain holding BUMN jasa keuangan pemerintah, pemerintah tahun ini berencana akan membentuk induk BUMN khusus di sektor minyak dan gas, jalan tol, pertambangan, dan perumahan. (ags/gen)