KADIN: Menteri Susi Jangan Ragu Industrialisasi Perikanan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk tidak ragu dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

"Pada intinya, Kadin meminta, agar Ibu Susi jangan ragu melaksanakan amanat Presiden melalui Inpres ini," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa, seperti dilansir ANTARA, Rabu (14/9).

Untuk itu, ia melanjutkan, Menteri Susi juga diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah kongkrit guna menahan sejumlah gejala deindustrialisasi perikanan secara nasional.

Pilihan Redaksi Susi Larang Sortir Ikan di Gudang Pemilik Kapal Pemerintah Awasi Aturan Baru Ekspor Ikan ke AS Produk Perikanan Ilegal Senilai Rp3 T Gagal Diselundupkan

Andi berpendapat, saat ini terjadi deindustrilisasi perikanan nasional yang mengakibatkan banyak usaha perikanan di kawasan timur Indonesia gulung tikar serta banyak nelayan menganggur.

"Padahal, penopang perekonomian di Indonesia timur salah satunya adalah sektor perikanan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia.

Setelah Menteri Susi melakukan pengetatan di industri ini, sambung Andi, deposit perikanan nasional melimpah ruah. Tetapi sayangnya, tidak diikuti dengan kebijakan hilirisasi perikanan.

Saat ini, kata Andi, semangat industrilusasi baru datang dari Kementerian Perindustrian yang akan mendorong pengembangan industri di sektor perikanan dan maritim di wilayah timur Indonesia.

Sebagaimana diwartakan, Wakil Ketua Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat (9/9), meyakini dampak penerapan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional bakal sangat kuat ke depannya.

"Menindaklanjuti Inpres 7/2016, setelah dievaluasi ini sangat powerful (kuat sekali), dan dampaknya sangat besar sekali kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan," tutur Yugi Prayanto.

Menurut Yugi, Inpres 7/2016 sangat kuat, karena Presiden Joko Widodo menginstruksikan hingga 25 kementerian/lembaga untuk memberikan dukungan mengembangkan industri perikanan di Tanah Air.

Selain itu, sambung dia, pihaknya juga sudah bertemu kepada sejumlah pihak seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Maritim Luhut Panjaitan, guna memberikan masukan solusi terkait beragam regulasi yang selama ini dinilai memberatkan dunia usaha.

Kadin dan berbagai asosiasi terkait sektor kelautan dan perikanan memberi pandangan seperti bila sejumlah aturan yang memberatkan ini diubah, maka akan bertambah berkali-kali lipat nilai tambahnya.

Pembicara lainnya, Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara Ono Surono menambahkan, beragam permasalahan di sektor perikanan masih berlarut-larut dan lama tanpa solusi.

Bahkan, Ono Surono bilang, sudah ada pengusaha perikanan yang pesimis dan menjual seluruh asetnya yang terkait dengan bisnis perikanan, beralih ke bidang lain. (bir)