Pedagang Pasar Tolak Aturan Batas Harga Komoditas Pangan
CNN Indonesia
Rabu, 14 Sep 2016 18:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah membatasi harga terendah dan tertinggi sejumlah komoditas pangan strategis melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 63 tahun 2016 menuai kecaman para pedagang.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengaku kecewa atas keputusan tersebut. Pasalnya, pemerintah tak menggandeng asosiasi pedagang dan petani untuk duduk bersama membahas kebijakan ini.
"Kami belum pernah diajak diskusi, belum terima draft-nya. Kebijakan ini tidak akan bisa berjalan jika pemerintah tidak melibatkan pedagang. Seharusnya pemerintah melihat fluktuasi harga, mulai dari produksi sampai distribusi, dari petani sampai pedagang," ungkap Abdullah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/9).
Abdullah menjamin sekali pun pemerintah tetap menerapkan kebijakan harga batas atas dan bawah, para pedagang tak akan menuruti karena penentuan harga dari pemerintah belum tentu sesuai dengan harga pedagang.
"Ini soal urusan perut, pedagang tidak akan mengikuti kebijakan yang merugikan mereka. Pemerintah kerap merasa benar dalam menentukan aturan tapi jarang melibatkan kita," katanya.
Ia juga memastikan, kebijakan harga batas atas dan bawah berpotensi gagal, seperti yang terjadi pada kebijakan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang diterapkan pemerintah pada sejumlah komoditas pangan.
Dia mencontohkan komoditas bawang merah, pada HPP lalu, pemerintah tidak memperhitungkan besarnya risiko penyusutan bawang merah yang seharusnya masuk kalkulasi pemerintah, termasuk fluktuasi harga dari hasil panen petani sampai harga jual di pedagang.
"Contohnya bawang merah, pemerintah tak perhitungkan estimasi tersebut sehingga HPP gagal dan sekarang mau buat aturan serupa yang berpotensi gagal juga karena tidak belajar dari kesalahan sebelumnya," jelas Abdullah.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengaku kecewa atas keputusan tersebut. Pasalnya, pemerintah tak menggandeng asosiasi pedagang dan petani untuk duduk bersama membahas kebijakan ini.
"Kami belum pernah diajak diskusi, belum terima draft-nya. Kebijakan ini tidak akan bisa berjalan jika pemerintah tidak melibatkan pedagang. Seharusnya pemerintah melihat fluktuasi harga, mulai dari produksi sampai distribusi, dari petani sampai pedagang," ungkap Abdullah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mencontohkan komoditas bawang merah, pada HPP lalu, pemerintah tidak memperhitungkan besarnya risiko penyusutan bawang merah yang seharusnya masuk kalkulasi pemerintah, termasuk fluktuasi harga dari hasil panen petani sampai harga jual di pedagang.
"Contohnya bawang merah, pemerintah tak perhitungkan estimasi tersebut sehingga HPP gagal dan sekarang mau buat aturan serupa yang berpotensi gagal juga karena tidak belajar dari kesalahan sebelumnya," jelas Abdullah.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK