Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengaku kecewa atas keputusan tersebut. Pasalnya, pemerintah tak menggandeng asosiasi pedagang dan petani untuk duduk bersama membahas kebijakan ini.
"Kami belum pernah diajak diskusi, belum terima draft-nya. Kebijakan ini tidak akan bisa berjalan jika pemerintah tidak melibatkan pedagang. Seharusnya pemerintah melihat fluktuasi harga, mulai dari produksi sampai distribusi, dari petani sampai pedagang," ungkap Abdullah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mencontohkan komoditas bawang merah, pada HPP lalu, pemerintah tidak memperhitungkan besarnya risiko penyusutan bawang merah yang seharusnya masuk kalkulasi pemerintah, termasuk fluktuasi harga dari hasil panen petani sampai harga jual di pedagang.
"Contohnya bawang merah, pemerintah tak perhitungkan estimasi tersebut sehingga HPP gagal dan sekarang mau buat aturan serupa yang berpotensi gagal juga karena tidak belajar dari kesalahan sebelumnya," jelas Abdullah.