Tak Jua Sepakat, Masalah Harga Gas Industri Dibawa ke Istana

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah sampai saat ini masih belum bisa memenuhi janjinya di awal tahun, yakni menurunkan harga gas industri. Meski telah bolak-balik menggelar rapat, para menteri dan pihak yang terkait belum juga satu suara sehingga belum bisa memastikan berapa harga gas yang pas.

Pilihan Redaksi Kemenperin Siapkan Banyak Jurus Pemangkas Harga Gas Bedah Strategi Airlangga, Dorong Industri Lewat Harga Energi Kemenperin Minta 11 Sektor Terima Dampak Penurunan Harga Gas

Usai rapat koordinasi tingkat menteri siang ini, Selasa (4/10), sejumlah menteri yang hadir memilih bungkam mengenai hasil rapat perencanaan penyesuaian harga gas industri.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, misalnya, memilih tutup mulut ketika ditanya soal besaran harga gas untuk 11 sektor industri. Dia beralasan, permasalahan itu masih harus dibahas dan dijelaskannya terlebih dahulu ke Presiden Joko Widodo sebelum diwacanakan ke publik.

"Itu masih dibahas, pembahasan di rapat terbatas di Istana dulu. Pokoknya, rekomendasi (harga gas) kita yang bisa berdaya saing dan bisa membangkitkan industri," ucap Airlangga sembari bertolak menuju Istana Negara.

Demikian halnya dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku tuan rumah rapat. Menurutnya, pemerintah masih harus mengkaji perbedaan margin hingga  biaya pengangkutan atau transmisi (toll fee) yang menjadi dasar penyesuaian harga gas.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menyatakan, saat ini para pihak masih terus berdiskusi guna melihat keefisienan harga yang akan disepakati.

"Masih dicari upaya-upaya bagaimana untuk bisa secara sistem dari hulu sampai downstream lebih efisien dan agar bisa menurunkan harga gas itu," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian mengajukan rekomendasi penurunan harga gas untuk 11 sektor industri, yakni industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, industri sarung tangan karet, industri makanan dan minuman, industri pulp dan kertas, dan industri ban, serta industri tekstil dan alas kaki.

Sejalan dengan itu, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi akan direvisi. (ags)