Sri Mulyani: Tak Mudah Sejahterakan 28 Juta Penduduk Miskin

Agust Supriadi, CNN Indonesia | Selasa, 18/10/2016 08:14 WIB
Sri Mulyani: Tak Mudah Sejahterakan 28 Juta Penduduk Miskin Menteri Keuangan menilai subsidi BBM selama ini hanya dinikmati masyarakat menengah ke atas dan menghilangkan kesempatan negara untuk membangun infrastruktur.(CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan perlu didukung oleh desain belanja negara yang efektif dan tepat sasaran.

"Kita ingin membuat pembangunan ekonomi yang betul-betul dapat mengatasi kemiskinan dan kesenjangan dengan belanja APBN yang ditujukan untuk pemenuhan jasa yang sifatnya dasar yakni pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi," kata Menkeu saat menjadi pemateri dalam acara "Supermentor16: End Poverty" di Jakarta, Senin malam (17/10) seperti dikutip dari Antara.

Meskipun pemerintah telah menambah anggaran pendidikan menjadi sekitar Rp400 triliun dan anggaran kesehatan Rp100 triliun pada 2016, namun Sri Mulyani mengakui itu semua belum bisa menjawab tantangan kemiskinan, di mana tercatat 50 ribu kelas rusak berat dan 30 persen anak mengalami kurang gizi (stunting).


Karena itu, lanjutnya, desain pembangunan perlu dirancang dengan pemikiran yang sungguh-sungguh disertasi komitmen jangka panjang.

Dalam hal ini, katanya, Indonesia harus belajar dari pengalaman pada 2014, di mana pemberian subsidi BBM justru menghilangkan kesempatan negara untuk membangun infrastruktur. Padahal, subsidi tersebut hanya dinikmati masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, bukan masyarakat miskin yang bahkan sulit mendapat fasilitas listrik dan tempat tinggal.

"Subsidi sangat berbahaya karena membuat distorsi semakin lebar," ungkap Mantan Direktur Pelaksana Bank DUnia itu.

Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mulai fokus pada pembangunan infrastruktur dengan target alokasi anggaran mencapai Rp346,6 di RAPBN 2017. Rencana alokasi itu 114,3 persen dibandingkan dengan alokasi infrastruktur rata-rata pada 2011-2014.

Sementara subsidi BBM dipangkas hingga Rp92,2 triliun di dalam RAPBN 2017 atau 64,6 persen dibanding alokasi subsidi BBM rata-rata selama tiga tahun anggaran yang sama.

Menkeu mengakui, tidak mudah membuat kebijakan publik untuk mengentaskan 28,6 juta penduduk miskin dan 62 juta penduduk rentan kemiskinan (versi Bank Dunia).

Setiap keputusan yang diambil oleh Menteri Keuangan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dinikmati masyarakat miskin, diakuinya selalu melibatkan emosi masyarakat.

"Menjadi Menteri Keuangan adalah menteri yang mengelola emosi," tutur Sri Mulyani.

Karena itu, selain menjaga nurani dan integritas sebagai pejabat negara, Sri Mulyani juga meminta kontribusi masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan yang salah satunya melalui pengawasan yang objektif terhadap setiap kebijakan pemerintah.

"Awasi dengan kritis, dilihat secara benar, dan berikan masukan. Masyarakat harus yakin bahwa Rp2.000 triliun uang negara (APBN) dibelanjakan dengan baik, benar, dan penuh amanah," tutur dia dalam seminar yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). (ags/ags)