Infrastruktur dan Rumah Murah Jokowi Selamatkan Kinerja Bank

Jakarta, CNN Indonesia -- Kredit industri bank umum terus mengendur dalam tiga tahun belakangan. Diprediksi, pertumbuhan kredit akhir tahun nanti cuma single digit atawa lebih lambat ketimbang tahun-tahun sebelumnya sebesar 10,50 persen pada 2015, dan 17,16 persen di 2014.

Memang, ini bukan prestasi yang membanggakan. Namun, perlu diketahui kondisi ekonomi makro yang suam-suam kuku, ditambah dengan perlambatan ekonomi global turut andil dalam membuat lesunya kinerja bank umum. Harap maklum, jika ekspansi dunia usaha ikut melambat seketika.

Direktur Utama Citi Indonesia Batara Sianturi mengungkapkan, pertumbuhan perbankan mengikuti sektor riil. Apabila sektor riil menggeliat, sektor bank pun ikut terdongkrak. "Yang kami lihat, selama sembilan bulan pertama tahun ini, kebanyakan pelaku usaha hanya melakukan refinancing. Belum ada capital expenditure baru," ujarnya, kemarin.

Infografis: CNN Indonesia/Laudy Gracivia | Sumber: OJK, BI

Namun demikian, industri bank umum boleh dibilang sedikit lebih beruntung. Pasalnya, di tengah perlambatan ekonomi dunia dan negara lain di kawasan yang sama, arah kebijakan ekonomi pemerintah yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur terbukti menjadi angin segar bagi pelaku industri, tak terkecuali bank umum.

Lihatlah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang tengah getol-getolnya menyalurkan kredit infrastruktur. Bank pelat merah ini membukukan kredit di sektor tersebut mencapai Rp92,8 triliun pada Agustus 2016 atau tumbuh 40,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini jauh melampaui pertumbuhan total kredit perseroan yang cuma sekitar 10 persen.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk juga tak mau ketinggalan. Bank BUMN terbesar ketiga dari sisi aset ini percaya diri dapat merealisasikan kredit infrastruktur menjadi Rp89,3 triliun atau meningkat 35 persen hingga akhir tahun nanti. Proyek-proyek yang diincar BNI, antara lain pembangkit tenaga listrik, migas, jalan tol, transportasi, serta konstruksi.

Sementara Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono mengaku mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur. "Karena, pembangunan infrastruktur mampu memberikan dampak efisiensi biaya dan kemudahan dalam berinvestasi," terang dia.

Tidak cuma itu, pembangunan infrastruktur juga akan mendorong terwujudnya program Sejuta Rumah yang dicanangkan Jokowi. BTN sendiri tidak menyalurkan kredit infrastruktur, melainkan kredit pemilikan rumah (KPR). Program ini yang kemudian ikut mendongkrak penyaluran kredit BTN di tengah lesunya permintaan kredit bank.

Sebagai satu-satunya bank spesialis KPR, BTN mendulang untung dari program Sejuta Rumah. Kredit perseroan melesat 19 persen hingga kuartal ketiga tahun ini. "Karena, permintaan KPR masih cukup baik, terutama di segmen kelas menengah ke bawah," imbuh Maryono.

Infografis: CNN Indonesia/Laudy Gracivia | Sumber: BI

Bunga Single Digit

Secara keseluruhan, David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk memuji inisiatif Jokowi terhadap sektor jasa keuangan yang dinilai cukup baik. Kebijakan yang diambil sepatutnya bisa mengimbangi kelesuan ekonomi domestik dan global yang berdampak pada pelemahan permintaan kredit.

Jangan heran jika komando untuk menurunkan suku bunga, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), berkumandang nyaring. Tujuannya tak lain, yakni mengembangkan sektor UMKM yang notabene tulang punggung perekonomian nasional.

Catatan penting lainnya, hanya di era Jokowi ini bunga kredit usaha rakyat (KUR) bisa diseret turun dari 22 persen ke 9 persen. Walaupun, penurunan bunga KUR tidak terlepas dari subsidi negara kepada bank-bank penyalur kredit. Namun, itu pun patut diapresiasi, mengingat terjadi pengalihan subsidi dari yang bersifat konsumtif, seperti energi, ke sektor produktif.

Namun, Joshua Pardede, Ekonom PT Bank Permata Tbk mengingatkan, kebijakan yang ditelurkan tersebut belum optimal mendongkrak daya beli masyarakat. Makanya, tren bunga kredit yang turun masih membuat kredit bank kurang darah.

"Di sisa pemerintahan Jokowi-JK, sektor perbankan dan keuangan mengharapkan koordinasi antara regulator ditingkatkan. Sehingga, tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang malah merugikan sektor perbankan dan keuangan," pungkasnya. (bir/gen)