Niat Mulia Jokowi Lindungi Lahan Petani Tersandung Premi

Jakarta, CNN Indonesia -- Cita-cita pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melindungi para petani agaknya masih jauh harapan. Buktinya, sejak diluncurkan pertengahan Oktober 2015 hingga saat ini, program asuransi usaha tani padi baru mampu melindungi 300 ribu hektare (ha) lahan milik petani. Itu berarti, sekitar 30 persen dari target pemerintah sebanyak 1 juta ha.

Jangan heran dulu. Soalnya, operator yang ditunjuk pemerintah untuk melindungi kegiatan usaha tani padi ini cuma satu perusahaan asuransi kerugian pelat merah. Yakni, PT Asuransi Jasindo (Persero). Bukan tidak mungkin jika Jasindo kemudian merasa kewalahan memenuhi target yang dipatok pemegang saham.

Di sisi lain, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) I OJK Edy Setiadi mengatakan, kesadaran petani mengasuransikan lahan pertaniannya masih rendah. Lihatlah, dari total 14,1 juta rumah tangga petani yang ada di Indonesia, sekitar 580 ribu di antaranya saja yang memanfaatkan program pemerintah ini.

Infografis: CNN Indonesia/Laudy Gracivia Ilustrasi asuransi usaha tani padi

Menurut Edy, para petani padi masih menganggap premi yang dibayar terlalu mahal. Padahal, negara turun tangan mengucurkan subsidi dengan mengongkosi sekitar 80 persen dari premi yang dipatok. Itu artinya, para petani hanya perlu merogoh kocek sekitar 20 persen sisanya.

Taruh kata, premi asuransi usaha tani padi yang dipatok Jasindo sebesar Rp180 ribu per ha. Nah, dengan komposisi 80 persen dibayar pemerintah, maka petani membayar Rp36 ribu per ha.

"Banyak petani masih enggan membayar premi sebesar 20 persen dari total premi yang dipatok. Padahal, sudah disubsidi pemerintah," ujar Edy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Adapun, perlindungan yang diperoleh petani selama berasuransi, antara lain pengganti kerugian tanaman yang rusak, akibat banjir, kekeringan, maupun serangan hama. Secara total, kerugian yang diganti Jasindo sebesar Rp6 juta per ha.

Kendati, pencapaian program asuransi usaha tani padi masih jauh dari target. Menurut Edy, OJK selaku penggagas program tidak akan kendur melakukan sosialisasi program ini ke seluruh wilayah Indonesia. Ia berharap, peran Jasindo dalam membumikan produk asuransi tani juga ditingkatkan.

"Jasindo sudah berusaha keras, namun suprastruktur di tingkat petani memang belum sepenuhnya baik," kata Edy.

Direktur Jasindo Sahata L Tobing mengaku, saat ini, perseroan sudah memiliki tenaga ahli untuk meningkatkan penetrasi produk asuransi usaha tani padi. Tidak hanya itu, perseroan juga memiliki jaringan yang menjangkau berbagai wilayah pelosok untuk melayani proses dan pembayaran pertanggungan.

Hingga saat ini, Jasindo telah meraup premi sebesar Rp180 miliar dan membayar klaim sebesar Rp16 miliar untuk sekitar 2.667 ha lahan sawah padi.

Ia mengimbau, petani memanfaatkan program yang diinisiasi pemerintah dan OJK ini. "Bagi kami, ini bukan masalah bisnis, tetapi bagaimana Jasindo bisa menjadi agen pembangunan sesuai fungsinya sebagai perusahaan BUMN," pungkasnya.

Konsorsium Asuransi

Sebelumnya, Direktur Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Mulyadi Hendiawan mengatakan, Kementan masih akan mendorong pelaksanaan program asuransi usaha tani padi pada tahun depan.

Yasril Y Rasyid, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengusulkan, sebaiknya, implementasi program pemerintah tersebut dilakukan melalui konsorsium asuransi. Dengan demikian, pelaksanaannya menjadi lebih efektif.

"Lahan sawah yang diasuransikan bisa semakin banyak, karena tidak hanya dilakukan oleh pemain tunggal. Tetapi, banyak pemain dalam satu wadah konsorsium asuransi," imbuh dia. (bir/gen)