Dongkrak Peringkat RI, Sri Mulyani Tambah 17 Pusat Logistik
CNN Indonesia
Rabu, 19 Okt 2016 14:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah resmi menunjuk 17 perusahaan sebagai pengelola pusat logistik berikat (PLB) baru, menjadikan total PLB yang beroperasi sebanyak 28 tahun ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyakini, pembentukan PLB memiliki dampak luas dan jangka panjang bagi ekonomi Indonesia. Diantaranya mendukung dan melancarkan potensi ekspor daerah, baik di pusat maupun kawasan Timur Indonesia hingga menunjang pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dampak lainnya, menurut Sri Mulyani, PLB akan turut merangsang perkembangan industri di dalam negeri. Mulai dari industri manufaktur, transportasi, sampai minyak dan gas bumi (migas).
Di samping itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menargetkan pembentukan 17 PLB yang baru ditunjukknya dapat mengejar ketinggalan peringkat logistik Indonesia yang tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan yang sama.
“Berdasarkan data Bank Dunia, Singapura menjadi negara kelima di dunia yang paling baik peringkat logistiknya. Malaysia ke-32, Thailand ke-45 sedangkan Indonesia di peringkat 63 dari total 160 negara," kata Sri Mulyani, pada acara Jakarta International Logistic Summit & Expo di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Rabu (19/10).
Adapun sejumlah kendala yang masih ditemukan Sri Mulyani, yakni belum optimalnya infrastruktur, pungutan bea cukai, sistem perkapalan internasional, kualitas dan kompetensi logistik lokal, dan kemampuan tracking yang masih rendah.
"Namun, diantara semua itu, yang Indonesia masih kurang, yakni rendahnya pembangunan infrastruktur dan logistik serta proses kepabeaan tata niaga ekspor dan impor yang masih harus diperbaiki," jelasnya.
Untuk mengejar pembangunan PLB, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah akan mengoptimalkan anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan infrastruktur, Sri Mulyani meyakini akan memberikan percepatan pembentukan sentra industri dan logistik.
Tak hanya itu, ia memastikan, pemerintah akan memberikan berbagai fasilitas, berupa pembebasan bea masuk atas barang-barang keperluan pembangunan sarana umum PLB.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, percepatan dan penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan PLB telah diatur dalam paket kebijakan ekonomi.
"PLB adalah paket kebijakan yang paling berhasil implementasinya dari 13 paket kebijakan yang sudah dikeluarkan," kata Darmin.
Namun demikian, berdasarkan data Bank Dunia, paket kebijakan rupanya belum bisa memangkas biaya logistik di Indonesia.
Pasalnya, biaya logistik Indonesia sekitar 24 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang hanya berkisar 16 persen.
Oleh karena itu, pemangkasan biaya logistik menjadi tugas pemerintah sebelum berangan-angan menjadi hub logistik di Asia Pasifik.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyakini, pembentukan PLB memiliki dampak luas dan jangka panjang bagi ekonomi Indonesia. Diantaranya mendukung dan melancarkan potensi ekspor daerah, baik di pusat maupun kawasan Timur Indonesia hingga menunjang pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dampak lainnya, menurut Sri Mulyani, PLB akan turut merangsang perkembangan industri di dalam negeri. Mulai dari industri manufaktur, transportasi, sampai minyak dan gas bumi (migas).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Berdasarkan data Bank Dunia, Singapura menjadi negara kelima di dunia yang paling baik peringkat logistiknya. Malaysia ke-32, Thailand ke-45 sedangkan Indonesia di peringkat 63 dari total 160 negara," kata Sri Mulyani, pada acara Jakarta International Logistic Summit & Expo di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Rabu (19/10).
"Namun, diantara semua itu, yang Indonesia masih kurang, yakni rendahnya pembangunan infrastruktur dan logistik serta proses kepabeaan tata niaga ekspor dan impor yang masih harus diperbaiki," jelasnya.
Untuk mengejar pembangunan PLB, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah akan mengoptimalkan anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan infrastruktur, Sri Mulyani meyakini akan memberikan percepatan pembentukan sentra industri dan logistik.
Tak hanya itu, ia memastikan, pemerintah akan memberikan berbagai fasilitas, berupa pembebasan bea masuk atas barang-barang keperluan pembangunan sarana umum PLB.
"PLB adalah paket kebijakan yang paling berhasil implementasinya dari 13 paket kebijakan yang sudah dikeluarkan," kata Darmin.
Namun demikian, berdasarkan data Bank Dunia, paket kebijakan rupanya belum bisa memangkas biaya logistik di Indonesia.
Pasalnya, biaya logistik Indonesia sekitar 24 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang hanya berkisar 16 persen.
Oleh karena itu, pemangkasan biaya logistik menjadi tugas pemerintah sebelum berangan-angan menjadi hub logistik di Asia Pasifik.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK