KPPU: Holding BUMN Jangan Matikan Swasta

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membentuk enam sektor induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai perlu diperhitungkan dengan matang agar tidak membuat kompetisi dengan perusahaan swasta menjadi tak sehat.

Seperti diketahui, tak hanya membentuk enam holding, Presiden Jokowi pun menargetkan pembentukan super holding layaknya negeri tetangga Malaysia. Super holding itu direncanakan terealisasi setelah enam sektor holding terwujud.

Adapun enam holding tersebut terdiri dari sektor jasa keuangan, jalan tol, energi, tambang, perumahan, dan pangan. Kementerian BUMN pun telah mengusulkan induk holding dari masing-masing sektor-sektor tersebut.

Dengan pembentukan tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno meyakini dapat meningkatkan kemampuan perusahaan BUMN untuk mendorong pembangunan ekonomi dan lebih kompetitif.

Ketua Umum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf berpendapat pembentukan holding BUMN dapat membuat perusahaan BUMN lebih efisien dan menumbuhkan kinerja yang lebih baik, karena ada sinergi satu sama lain yang bergerak dalam sektor yang sama.

Namun, Syarkawi mengingatkan agar pemerintah tak mematikan pelaku usaha swasta dengan mengesampingkan kompetisi yang sehat antara pelaku usaha BUMN dan swasta.

"Satu sisi pemerintah ingin BUMN lebih efisien, tapi di sisi lain isunya bagaimana sinergi BUMN ini harus dijaga agar tak mematikan pelaku usaha swasta," ungkap Syarkawi, Senin (24/10).

Perilaku yang adil harus diberikan terhadap perusahaan swasta dan BUMN. Misalnya saja, seperti apa yang menjadi polemik saat ini, perusahaan swasta sulit untuk memenangkan tender karena untuk melawan perusahaan BUMN yang sudah holding bukanlah suatu yang mudah.

"Misalnya ada kegiatan di BUMN, nah ini seharusnya tidak serta merta BUMN yang bersangkutan itu menunjuk BUMN lain. Harusnya tetap proses persaingan," jelas Syarkawi.

Jika demikian, maka perusahaan BUMN yang sedang melakukan proses tender untuk suatu proyek, tetap memberikan pihak swasta untuk ikut proses tender secara adil dan terbuka. Dengan begitu, hasil tender yang diperoleh akan lebih efektif dan transparan karena dilakukan dengan kompetisi.

"Dengan memberikan kesempatan kepada swasta, pasti hasilnya lebih baik dibandingkan tanpa kompetisi. Beda dengan penunjukkan langsung," ujarnya.

Ia menekankan, semua ini hanya bisa terjadi jika dilakukan dengan transparan dan prosesnya terbuka. Menurutnya, holding BUMN merupakan hal yang baik, asal tetap ada keseimbangan perlakuan terhadap pihak swasta dan BUMN.

"Dengan menjaga perlakuan yang sama dan yang menjadi pedoman kami holding BUMN ini untuk kepentingan bersama dan efisiensi. Kalau tidak mengarah ke sana kami akan lakukan penegakan hukum sehingga memberikan kesempatan kepada swasta," paparnya.

Dua Tahun Jokowi

Resmi sudah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia dalam dua tahun. Menanggapi masa kepemimpinan dua tahun Jokowi, Syarkawi menganggap Jokowi sebagai pemimpin yang juga fokus terhadap persaingan usaha di Indonesia. Menurutnya, Jokowi menjadikan kompetisi sebagai cara untuk mencapai daya saing ekonomi secara nasional.

"Kompetisi menjadi salah satu strategi atau basis untuk mencapai daya saing nasional," ujar dia.

Pilihan Redaksi Rini Soemarno Asese Dua Kursi Tambahan Direksi Pertamina Harga Gas Tetap Tinggi Tanpa Payung Hukum Holding BUMN Energi Holding BUMN Diminta Tak Cuma Jago Kandang

Untuk mencapai hal tersebut, maka kebijakan dalam berkompetisi amat dibutuhkan di negeri ini. Dengan demikian, Syarkawi menganggap pihaknya mendapat dukungan 100 persen oleh Jokowi dalam mengatur persaingan usaha di Indonesia.

Selain itu, Jokowi pun tak ingin kasus kartel terus terjadi. Sehingga, ia memintah KPPU untuk menggerus pelaku kartel yang merugikan masyarakat kecil dengan hukuman yang tegas atau bahkan mematikan usaha dari pelaku kartel tersebut.

"Presiden Jokowi meminta yang setegas-tegasnya, kalau perlu matikan ya matikan. Itu yang kami jadikan pedoman," pungkasnya. (gir/gen)